SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal menegaskan bahwa Pemprov Kaltim siap menyukseskan program Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Di Kaltim sudah terbentuk Satgas Saber Pungli sebagai bentuk keseriusan Pemprov Kaltim dalam mendukung program Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan daerah bebas korupsi dan menghilangkan berbagai praktik pungli di Bumi Etam," kata Mukmin Faisyal usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Dialog Terbuka Gubernur se-Indonesia yang dipimpin oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada Kamis (24/11) di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Mukmin, Pemprov Kaltim akan meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki resiko terjadinya pungli.
Adapun area yang perlu mendapatkan perhatian yakni meliputi perizinan, hibah dan bansos, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa.
"Untuk menyukseskan program Saber Pungli ini, kita akan segera melakukan sosialisasi, pencegahan serta penindakan atas area-area yang dianggap beresiko dalam pelayanan publik," katanya.
Rapat juga dihadiri Ketua KPK Agus Raharjo , Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Selain membahas program Saber Pungli, juga dilakukan pembahasan tentang kondisi politik dalam negeri menjelang pilkada serentak 2017 dan penguatan tata kelola pemerintahan.
"Rapat juga membahas persiapan daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pemilu kepala daerah pada 2017 mendatang. Untuk Kaltim, penyelenggaran pilkada digelar pada 2018 mendatang," tambah Mukmin.
Pada rapat tersebut Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah untuk memperhatikan empat faktor rawan resiko menjelang pilkada serentak.
"Empat faktor penghambat yang harus diantisipasi diantaranya, faktor gangguan alam, faktor keamanan, faktor politik dan hukum, serta faktor distribusi logistik," katanya.
Faktor gangguan alam dengan cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir. Kedua, faktor keamanan seperti, terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Ketiga, faktor politik hukum seperti, permasalahan daftar pemilih tetap dan faktor lainnya adalah distribusi logistik terhambat, rendahnya partisipasi dan netralitas penyelenggara. (rus/sul/humasprov)
04 Mei 2018 Jam 19:43:55
Sosialisasi Masyarakat
23 April 2019 Jam 20:27:56
Sosialisasi Masyarakat
29 November 2017 Jam 09:39:11
Sosialisasi Masyarakat
19 Januari 2021 Jam 12:06:36
Kepemudaan dan Olahraga
19 Januari 2021 Jam 12:04:34
Pemerintahan
18 Januari 2021 Jam 22:29:29
Penanggulangan Bencana
18 Januari 2021 Jam 22:25:53
Kesehatan
18 Januari 2021 Jam 17:08:14
Pemerintahan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
26 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Perdagangan
16 Juli 2020 Jam 22:37:43
Kesehatan
12 Juli 2018 Jam 19:40:43
Kesehatan
08 Februari 2019 Jam 19:29:16
Kegiatan Silaturahmi
04 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan