Kaltim dan Kaltara Protes Minimnya Alokasi APBN

Kaltim dan Kaltara Protes Minimnya Alokasi APBN

SURABAYA - Ajang Diskusi Round Table IV yang digelar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rabu (12/3) menjadi arena protes pemerintah provinsi akibat ketidakadilan pemerintah pusat  dalam hal pengalokasian dana-dana APBN melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Alokasi dana dan jumlah proyek untuk koridor Kalimantan sangat jauh dibandingkan alokasi  untuk koridor Sumatera, Sulawesi, apalagi Jawa.

            “Tolong Pak Supit (Achmadi Noor Supit, Ketua Badan Anggaran DPR RI) agar Kalimantan juga diperhatikan. Kami kebagian jugalah untuk membangun jalan tol. Kami juga perlu membangun coastal road yang menghubungkan Kabupaten PPU dan Kota Balikpapan, KIPI Maloy dan lainnya. Provinsi di Kalimantan yang lain juga membutuhkan perhatian, sama seperti perhatian yang sudah diberikan untuk Sumatera, Sulawesi dan Jawa,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, disambut dukungan peserta diskusi APPSI. Achmadi Noor Supit, Ketua Badan Anggaran DPR RI secara khusus memang diundang dalam forum diskusi pemerintah provinsi se-Indonesia tersebut sebagai nara sumber.

Protes lain yang disampaikan Gubernur Awang Faroek adalah terkait alokasi dana APBN untuk Jembatan Pulau Balang yang sudah diusulkan sejak beberapa tahun lalu. “Jembatan Pulau Balang disebutkan sudah dapat prioritas dalam APBN, tapi mengapa ujung-ujungnya kalah dengan alokasi untuk pembangunan yang lain. Padahal ini penting untuk membangun konektivitas wilayah,” seru Awang Faroek.

Hal lain yang dikemukakan Gubernur Awang Faroek Ishak adalah menyangkut pentingnya kewenangan untuk membatasi ekspor crude palm oil (CPO) dan batubara agar diberikan kepada gubernur sebagai pemimpin daerah. Gubernur berharap usulnya tersebut juga mendapat dukungan Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang juga diundang dalam forum diskusi tersebut.   

            Gubernur sangat menyesalkan, sebab hasil-hasil sumber daya alam Kaltim lebih banyak yang keluar. Padahal seharusnya, industrilah yang lebih banyak dibangun untuk mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan hasil-hasil sumber daya alam Kaltim itu dan bukan justru lebih banyak dikirim keluar. Dengan demikian, selain akan memberikan nilai tambah dari produk-produk Kaltim, berkembangnya industri secara otomatis akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan perekonomian daerah pasti akan terus meningkat.

“Kami ingin membatasi, tapi kewenangan untuk membatasi itu bukan di tangan gubernur. Undang Undang harus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada gubernur, terutama untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam.  Tidak boleh semua diekspor dan harus ada domestic market obligation (DMO),” tegas Awang Faroek.

            Protes keras juga dilontarkan Pj Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie. Menurutnya, hingga saat ini, model pengalokasian dana pembangunan, khususnya untuk infrastruktur jalan lebih banyak diarahkan untuk daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang besar. Konsep berfikir seperti ini, menurut Irianto Lambrie sangat tidak adil dan sudah waktunya diubah.

            “Alokasi APBN masih dengan pola infrastruktur mengikuti orang. Padahal seharusnya orang yang mengikuti infrastruktur. Daerah yang jarang penduduknya, sangat tidak prioritas untuk dibangun jalan. Akhirnya, jalan-jalan bagus hanya ada di Jawa dan Sumatera yang dianggap padat penduduknya. Lantas kapan kami bisa maju. Konsep berpikir seperti ini seharusnya diubah dan APPSI harus memperjuangkan ini,” tegas Irianto.

            Sepanjang kawasan-kawasan itu tidak disiapkan infrastruktur yang memadai, maka selama itu pula investasi dan pertumbuhan ekonomi akan sulit berkembang. Sebab itu, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dan tepat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor keadilan tersebut.

            Irianto juga menambahkan persoalan minimnya infrastruktur jalan tersebut di daerah-daerah perbatasan.   Persoalan-persoalan itu yang kemudian juga membuat martabat bangsa ini begitu mudah dilecehkan oleh masyarakat Negara tetangga, Malaysia. Ini terjadi karena minimnya perhatian pemerintah pusat.

            Diskusi Round Table IV kemarin dipandu Ketua APPSI, Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan. Para  gubernur se-Indonesia juga hadir, termasuk para wakil gubernur, sekretaris daerah dan pejabat terkait di lingkup pemerintah provinsi. (sul/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation