Kaltim Dapat Bantuan 88 BTS

 

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim terus berupaya melakukan pembangunan bidang telekomunikasi di daerah-daerah yang masih belum terjangkau akses telekomunikasi atau daerah blank spot  di daerah pedalaman dan perbatasan maupun pulau terluar Kaltim. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Abdullah Sani  mengatakan upaya mengatasi blank spot tersebut akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019. Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengajukan usulan untuk pembangunan menara   base transceiver station (BTS) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika  (Kemenkominfo).

 

Untuk 2018, lanjut Sani jumlah usulan pembangunan sebanyak 139 BTS. Dari usulan tersebut, Kemenkominfo menyetujui pembangunan menara sebanyak 88 BTS. BTS nantinya akan dibangun di beberapa wilayah yang masih blank spot, diantaranya 11 BTS akan dibangun di Kabupaten Berau. "Kemudian di Kutai Timur sebanyak 18 BTS, Kutai Barat sebanyak 21 BTS, Paser sebanyak 19 BTS, Mahakam Ulu (Mahulu) sebanyak 13 BTS, dan wilayah Kutai Kartanegara akan dibangun sebanyak 6 BTS," kata  Abdullah Sani, Rabu (22/11).

 

Ditambahkan, bantuan  88 BTS tersebut akan dibangun  pada tahun 2018 dan pada Nopember ini akan dibangun 6 BTS, dimana untuk towernya akan dibangun oleh Pemkab Mahulu dan apa yang dilukukan ini merupakan suatu keberhasilan Pemprov Kaltim dalam rangka menghilangkan blank spot di daerah. Dengan rencana pembangunan tower plus BTS  tersebut, Abdullah Sani  mengharapkan  permasalahan blank spot di Kaltim dapat teratasi dan masyarakat Kaltim semakin mendapatkan kemudahan berkomunikasi dan mengakses berbagai informasi khususnya di wilayah pedalaman, perbatasan dan pulau terluar.

 

Komitmen  Gubernur Kaltim melalui Diskominfo mengharapkan agar seluruh masyarakat Kaltim merasakan program pembangunan  pemenuhan sarana telekomunikasi,   bukan hanya masyarakat  perkotaan tetapi juga masyarakat yang ada di pedesaan dan perbatasan, sehingga  tidak  menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat pedalaman, perbatasan dengan masyarakat perkotaan. "Kita terus berupaya agar daerah-daerah yang masih blank spot bisa segera teratasi, sehingga masyarakat yang berada di pedalaman, perbatasan maupun di pulau terluar dapat menikmati pelayanan telekomunikasi dalam bentuk 3G, sehingga bukan saja untuk berkomunikasi tetapi juga bisa dipakai untuk internet," papar Abdullah Sani. (mar/sul/humasprov) 

 

Berita Terkait
Government Public Relation