Kaltim Fokus Hilirisasi Industri

SAMARINDA - Transformasi ekonomi (hilirisasi) dengan menggali potensi unggulan ekonomi diluar minyak dan gas (migas) dan batubara menjadi jawaban  untuk membangun ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam upaya mencapai implementasi hilirisasi  industri guna mencapai target pertumbuhan dan struktur ekonomi yang berkualitas, diharapkan pada 2017 pemerintah bisa lebih fokus melakukan percepatan penyelesaian program pembangunan yang mendukung hilirisasi industri melalui kawasan industri yang telah ditetapkan.

"Kita telah berhasil melakukan hilirisasi industri di sektor gas/petrokimia di kawasan industri Bontang, namun hilirisasi di sektor mineral, batubara,  crude  palm oil (CPO), industri pertanian dan industri pariwisata masih perlu dilakukan percepatan," kata Plt Sekprov Kaltim H Rusmadi saat membuka Rakor  Bappeda se-Kaltim 2016 di Kabupaten Tana Paser, Rabu (3/2) lalu.  

Percepatan yang dimaksud kata Rusmadi adalah pengembangan agroindustri oleochimical di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). Penyelesaian yang diharapkan terkait pembangunan pelabuhan, tangki timbun dan infrastruktur lainnya. Kemudian pengembangan Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung  perlu dilakukan percepatan pembangunan Jembatan Pulau Balang  beserta aksesnya termasuk pengembangan Marine Technopark.  

"Samarinda sebagai kawasan indutri jasa dan perdagangan perlu percepatan penyelesaian pembangunan Bandara Samarinda Baru, termasuk akses ring road,  Jembatan Mahkota II dan Jembatan Kembar," ujarnya.

Tugas mewujudkan proyek-proyek tersebut menghadapi tantangan sangat berat, karena kapasitas fiskal khususnya  Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menurun, dimana transfer pemerintah pusat ke Pemprov Kaltim dari tahun ke tahun terus mengalami perununan,

"Ketidak pastian kebijakan transfer dana pusat ke daerah, perubahan regulasi yang mempengaruhi kewenangan dan kelembagaan, mengharuskan kita untuk bekerja cerdas dengan melakukan terobosan kegiatan pembangunan, sehingga tidak terus bergantung pendanaan dari pusat," kata Rusmadi.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan Kaltim merupakan  keberhasilan kolektif dari provinsi bersama-sama pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Oleh karena itu semuanya harus bisa merapatkan barisan untuk bekerja bersama-sama secara sinergis.

Penyusunan Rencaca Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga penentuan program dan kegiatan harus menyentuh masyarakat secara langsung. (mar/sul/es/hmsprov)

Berita Terkait