Kaltim Harus Antisipasi Eksodus PSK dari Jakarta

SAMARINDA - Pemprov Kaltim harus mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi membludaknya para Pekerja Seks Komersil (PSK) di Kaltim paska penertiban sejumlah kompleks lokalisasi di Jakarta dan Jawa Timur. Sangat dimungkinkan, Kaltim akan menjadi salah satu daerah persinggahan para PSK tersebut. 

"Ada kemungkinan Kaltim akan menjadi tujuan pelarian PSK. Karena itu, Pemprov Kaltim harus bergerak cepat untuk mengantisipasi masuknya para PSK ke Kaltim ke Kaltim," kata Kepala Dinas Sosial Kaltim Siti Rusmalia Idrus, Rabu (2/3).

Saat ini, Pemprov Kaltim sudah mengambil langkah dengan membuat Rancanan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang pada tahun ini akan ditetapkan menjadi Perda. 

"Raperda sedang dalamg proses. Di dalam perda itu akan mengatur berbagai aspek diantaranya terkait anak jalanan dan prostitusi," katanya.

Rusmalia mengungkapkan, lokalisasi di Kaltim tersebar di 35 titik dengan jumlah PSK tercatat sebanyak 4.000 orang lebih. 

"Saat ini sudah tiga lokalisasi yang ditutup. Loa Hui di Samarinda, Kampung Kajang di Kutai Timur dan KM 17 di Balikpapan. Dua lokalisasi masih dalam tahapan penutupan yakni KM 10 dan Simpang Kitadin Kutai Kartanegara. Meski demikian, identifikasi kami masih menemukan aktifitas prostitusi mereka secara sembunyi-sembunyi," katanya. 

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pada Sabtu (28/2) telah mencanangkan Kaltim Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019 dengan melakukan tahapan penutupan lokalisasi di KM 10 Loa Janan dan di Simpang Kitadin Kabupaten Kutai Kartanegara. Pencanangan Kaltim bebas lokalisasi prostitusi ini dihadiri oleh Menteri Sosial RI Khoffifah Indar Parawansa dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari serta pihak dari kepolisian dan TNI serta sejumlah tokoh masyarakat Kaltim.

Persoalan kemiskinan menjadi faktor utama para Wanita Tuna Susila (WTS) untuk mencari makan dan hidup di Kaltim. Apalagi, Kaltim dikenal sebagai daerah yang sangat terbuka dan banyak menjanjikan kehidupan yang layak.

"Persoalan ini harus segera diselesaikan. Kita harus temukan bagaimana solusinya. Dengan penutupan ini, tidak usah kawatir. Pemerintah sudah memberikan jaminan hidup. Kita lakukan pembinaan dan pelatihan agar mereka memiliki keterampilan berusaha. Yang jelas, dengan penutupan ini, para pelaku akan diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidupnya," ujar Awang. (rus/sul/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation