Kaltim Jadi Contoh Dunia, Lanjutkan GGC dengan Kesepakatan Pembangunan Hijau

Gubernur Awang Faroek menandatangani Kesepakatan Pembangunan Hijau dan berfoto bersama para bupati dan walikota termasuk pejabat pusat, masyarakat adat dan sejumlah perwakilan perusahaan serta komunitas adat dan masyarakat. (rosehan/humasprov kaltim)

 

Kaltim Jadi Contoh Dunia, Lanjutkan GGC dengan Kesepakatan Pembangunan Hijau

BALIKPAPAN – Penyelenggaraan Rapat Tahunan Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF) Annual Meeting 2017 menjadi momen bersejarah bagi Kaltim. Forum pertemuan 38 gubernur Negara bagian/provinsi pemilik hutan tropis dunia itu dimanfaatkan  dengan baik untuk melakukan penandatanganan Kesepakatan Pembangunan Hijau Provinsi Kaltim disaksikan ratusan tamu dari banyak Negara di dunia. “Kesepakatan ini adalah contoh yang dilakukan oleh Kaltim dalam upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan serta memberdayakan masyarakat hutan secara bersama-sama. Melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat dan masyarakat adat,” kata Gubernur Awang Faroek usai membuka GCF Annual Meeting 2017, Rabu (27/9).

 

Gerakan Kaltim diawali sejak 2009 lalu, dimana Gubernur Awang Faroek bersama Gubernur California Arnold Schwarzenegger dan sejumlah gubernur lainnya mendirikan GCF. Langkah Kaltim kemudian dilanjutkan dengan Kaltim Summit I pada 2010 dan Kaltim Summit II pada 2013. Sejak 2010  Kaltim sudah menggaungkan kampanye menanam lima bibit pohon setiap orang yang kemudian dikenal dengan kampanye “One Man Five Trees” atau Omfet. Demi memperkuat gerakan hijau ini, pada 2016 Kaltim melanjutkan kampanyenya dengan Green Growth Compact (GGC). GGC menegaskan lagi tentang pentingnya sinergi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam tanggung jawab menjaga lingkungan. Masing-masing diberikan tanggung jawab dan masing-masing diukur kinerjanya.

 

Dan untuk lebih memantapkan komitmen pencegahan perubahan iklim serta perlindungan dan pengakuan atas hak masyarakat adat, maka   memanfaatkan momentum rapat tahunan GCF kali ini, Kaltim kembali menegaskan kebersamaannya. “Apa yang Kaltim lakukan sudah diakui dunia internasional. Mulai Samarinda sampai ke Paris. Lebih tegas lagi di forum GCF tahunan ini. Apa  yang kita lakukan ini adalah upaya kita menyelamatkan bumi dan kehidupan manusia. Ini penegasan komitmen masyarakat Kaltim mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat adat,”  tegas Awang.

 

Pada kesempatan terpisah, GCF Project Lead, William Boyd mengatakan, Kaltim mengambil langkah yang sangat brilian ketika mengawinkan berbagai kepentingan dalam satu misi penyelamatan lingkungan dari perubahan lingkungan dengan mencegah deforestasi dan degradasi hutan, mendorong pembangunan hijau dan bersama-sama mendorong pemberdayaan masyarakat adat. “Sekarang ini memang bukan waktunya lagi untuk sekedar bicara. Kita perlu aksi. Kaltim melakukan sesuatu yang sangat baik, sebab bicara pencegahan perubahan iklim dengan berbagai permasalahannya, tentu saja tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah sub nasional. Semua komponen harus dilibatkan dan konsisten memberikan dukungan untuk misi yang sama,” tegas William Boyd.

 

Pembukaan dan rangkaian rapat tahunan GCF 2017 juga dihadiri Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Nur Masripatin dan  Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang. Sementara perwakilan Negara donor yang memiliki perhatian besar dalam upaya pencegahan perubahan iklim, salah satunya hadir Duta Besar Norwegia Vegard Kaale.

 

Sedangkan  para gubernur yang hadir diantaranya Gubernur Tiao Viana dari Provinsi Acre, Brazil, Gobernur Confucio Moura dari Provinsi Rondonia, Brazil, Gubernur Horna Gilmer dari Provinsi Amazonas, Peru, Gubernur Victor Noriega Reategue, Provinsi San Martin, Peru. Gubernur Guillermo  Antonio Kubes,  Provinsi Pastaza, Ecuador, Wakil Gubernur Caludia Lelis, Provinsi Tocantins, Brazil, Wakil Gubernur Neyra Aleman, Provinsi Piura Alfredo, Peru, Wakil Gubernur Rosalia Storck, Provinsi Huanuco, Peru dan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani. (sul/ri/humasprov)

Berita Terkait