Kaltim Kedua Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran

Halda Arsyad

SAMARINDA - Kaltim berada di posisi kedua nasional untuk kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun. "Hasil data per 31 Agustus 2018 capaian penerbitan akte kelahiran anak sebesar 106,79 persen. Kaltim berada di peringkat dua secara nasioanal di bawah Provinsi Jambi," kata Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Hj Halda Arsyad, Jumat (26/10). 

Menurut dia, pelayanan pencatatan sipil merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan negara dan saat ini diprioritaskan pada pemberian akta kelahiran dan akta kematian. Dirinya berharap semua pihak harus mendorong kepemilikan akta kelahiran anak yang saat ini secara nasional mencapai 78 persen menjadi 90 persen di akhir 2018. Capaian Kaltim ini jauh lebih tinggi 2,5 persen dari target nasional yaitu 87,5 persen hingga tahun 2019.

Sementara itu Ditjen Dukcapil Kemendagri menargetkan capaian kepemilikan akta kelahiran mencapai 95 persen, meskipun tahun 2019 target nasional sebesar 85 persen. Guna percepatan pencapaian itu lanjutnya, perlu dilakukan terobosan dan memangkas jalur birokrasi yang menyebabkan rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran selama ini. 

Halda mengimbau selain penerbitan akta kelahiran juga harus dibangun kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian. 

Karenanya, aparatur Disdukcapil harus proaktif melakukan pencatatan akta kematian dengan cara bekerjasama dengan rumah sakit, rukun kematian, kepolisian dan pihak asuransi. "Peristiwa kematian yang tidak dilaporkan menyebabkan tidak dapat diterbitkan akta kematian sehingga status kependudukannya masih akan aktif dan tidak terhapus," ungkapnya.

Selain itu, untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta pencatatan sipil lainnya diminta bupati dan walikota melalui jajaran Disdukcapil kabupaten/kota segera melakukan langkah-langkah. "Bupati dan walikota jadikan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak sebagai agenda prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," harapnya. (yans/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait