Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan
SAMARINDA – Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan memerlukan dukungan payung hukum atau kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang responsif.
Demikian dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kaltim, Hj Ardiningsih mewakili gubernur Kaltim, saat membuka Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan, di Samarinda, Senin (7/1).
"Secepatnya harus dilakukan upaya penanggulangan sungguh-sungguh. Dengan perhatian maksimal, sehingga diharapkan kian banyak kaum perempuan bisa menjadi manusia seutuhnya dan akan menjadi sumber daya insani yang bermanfaat sebagai modal pembangunan bangsa," ujar Ardiningsih.
Disebutkan, tindak kekerasan terhadap perempuan di Kaltim setiap tahun cenderung meningkat hingga ratusan kasus. Sehingga perlu digelar fasilitasi penyusunan perundang-undangan daerah tentang perlindungan perempuan dari kekerasan.
"Kami berharap setelah kegiatan ini akan ada tindak lanjut penyusunan peraturan daerah yang mengatur perlindungan pemerintah yang responsif kepada kaum perempuan dari tindak kekerasan,” kata Ardiningsih.
Kegiatan sehari tersebut membahas materi tentang penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah, Penyusunan Peraturan Daerah yang responsif gender dan materi tentang Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
Diharapkan, para peserta dari SKPD pemberdayaan perempuan daerah bisa memahami teknik dan prosedur serta materi yang diperlukan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dalam peraturan perundang-undangan daerah.
Kegiatan diikuti para peserta yang berasal dari Badan Provinsi dan Badan/Kantor Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik dalam lingkup kabupaten/kota di Kaltim maupun Provinsi Kaltara, termasuk SKPD terkait dan organisasi serta lembaga masyarakat. (sar/hmsprov)
18 Juni 2017 Jam 08:41:24
Hukum dan HAM
19 Maret 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
31 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
01 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
05 Mei 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
14 November 2013 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
18 April 2021 Jam 19:54:13
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18 April 2021 Jam 19:53:52
Agama
17 April 2021 Jam 19:49:03
Sosialisasi Masyarakat
17 April 2021 Jam 19:47:54
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16 April 2021 Jam 19:43:34
Kegiatan Silaturahmi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
28 Januari 2013 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
23 November 2020 Jam 23:17:50
Berita Acara
01 Desember 2015 Jam 00:00:00
Penanaman Modal
04 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Kependudukan dan Catatan Sipil
16 Februari 2021 Jam 13:45:26
Kesehatan