17 Maret 2016 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   481 kali

SAMARINDA - Kehadiran Tenaga Teknis Keuangan Desa sangat diperlukan di Kaltim. Mengingat pengelolaan dana desa di Indonesia khususnya di Kaltim semakin tahun semakin meningkat, sehingga diperlukan tenaga teknis yang professional dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Sumber daya tersebut sangat dibutuhkan, karena pada umumnya di desa-desa,  pengelolaan keuangan tidak seketat sekarang. Artinya, beban untuk pertanggungjawaban akan lebih berat. Karena saat ini keuangan yang bersumber dari negara harus dipertanggungjawabkan,  maka kehadiran tenaga teknis ini tentu sangat diperlukan.

“Sebelumnya, pemerintahan desa tidak dibebani layaknya satuan kerja perangkat daerah untuk pertanggungjawaban keuangan. Namun sekarang, harus dilaksanakan. Pemerintah kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten di Kaltim pun meminta agar Pemprov Kaltim dapat membuka seleksi tenaga teknis keuangan desa ini,” kata Asisten Bidang Pemerintahan Sekprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/3).

Saat ini di desa memang dituntut untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan jelas. Bahkan informasinya, ada sejumlah desa di Kaltim tidak mencairkan dana dengan alasan takut salah dan tidak ingin berurusan dengan persoalan hukum di kemudian hari. 

Fatur meminta agar pemerintah desa tidak perlu khawatir tentang pertanggungjawaban tersebut. Apalagi jika setiap desa telah memiliki tenaga teknis keuangan desa. 

“Padahal pertanggungjawaban itu tidak sesulit apa yang mereka bayangkan. Intinya, jika ada pengeluaran dana, buktinya harus ada. Kemudian dicatat dengan baik peruntukannya. Saat ini tenaga teknis memang masih terbatas. Tetapi, saya pikir saat ini yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan bimbingan kepada aparatur desa untuk mengelola keuangan dengan baik,” jelasnya. (jay/sul/es/hmsprov).  

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak