Kaltim Menuju Kemandirian Fiskal

Kaltim Menuju Kemandirian Fiskal

 

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim berupaya membangun kemandirian fiskal melalui terobosan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Secara nasional, PAD Kaltim menempati urutan ketiga tertinggi setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Hal tersebut terungkap pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2014 yang disampaikan Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal HP pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim di Gedung DPRD Karang Paci Samarinda, Rabu (17/6).

Disebutkan, kapasitas fiskal Kaltim pada 2008 masih didominasi dari dana perimbangan 66,10 persen, sementara pendapatan asli daerah baru mencapai 33,79 persen.

“Namun pada 2014 PAD telah mencapai 52,83 persen atau lebih besar dari dana perimbangan 47,17 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kaltim telah menuju kepada kemandirian fiscal,” ungkap Mukmin Faisyal.

Selain itu, pada 2014 secara total pendapatan daerah ditargetkan Rp11,19 triliun dengan realisasi pendapatan mencapai Rp11,29 triliun atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Terdiri atas realisasi PAD mencapai Rp6,66 triliun atau melampaui target Rp5,77 triliun. Realisasi pendapatan dari dana perimbangan Rp4,25 triliun atau tidak mencapai target Rp5,05 triliun akibat kurang salur.

Sementara itu Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Kaltim pada 2014 mencapai Rp579,01 triliun atau bertambah Rp8,7 triliun jika dibanding 2013 yang mencapai Rp570,31 triliun .

Namun laju pertumbuhan pada 2014 sebesar 2,2 persen atau turun sekitar 0,52 persen jika dibanding dengan 2013. Laju inflasi pada 2014 sebesar 7,66 persen relatif lebih rendah dari laju inflasi nasional, yakni 8,36 persen.

“Visi Kaltim Maju 2018 merupakan semangat untuk membangun masa depan ekonomi yang berbasis sumber daya terbarukan. Tidak tergantung atas migas dan batu bara yang diawal RPJMD 2013-2018 mendominasi hingga 59,82 persen dari total PDRB,” jelasnya.

Ditambahkan untuk sektor belanja pada 2014 realisasi belanja daerah mencapai Rp12,21 triliun terdiri belanja tidak langsung Rp6,59 triliun dan belanja langsung sebesar Rp5,61 triliun.

Dilihat dari realisasi belanja tidak langsung maka belanja pegawai pada 2013 sebesar Rp933 miliar menjadi Rp1,02 triliun pada 2014. Kenaikan terjadi karena regulasi pemerintah terhadap kenaikan gaji pegawai serta penambahan PNS di lingkup Pemprov Kaltim.

Belanja non pegawai terdiri belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil serta bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan partai politik maupun belanja tidak terduga pada 2013 Rp6,65 triliun namun pada 2014 turun menjadi Rp5,57 triliun.

Demikian realisasi belanja langsung untuk belanja pegawai pada 2013 sebesar Rp568 miliar menjadi Rp495 miliar atau turun sekitar 13,03 persen. Belanja barang dan jasa mengalami penurunan sebesar 12,33 persen dari Rp2,46 triliun pada 2013 menjadi Rp2,15 triliun pada 2014.

“Belanja modal menurun 39,43 persen dari Rp3,65 triliun pada 2013 menjadi sebesar Rp2,21 triliun pada 2014,” ujarnya.

Rapat paripurna istimewa ke-12 DPRD Kaltim dengan agenda LKPJ Gubernur Kaltim dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dengan dihadiri 32 anggota dan tampak hadir sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kaltim.(yans/sul/es/hmsprov).

Berita Terkait