Kaltim Perlukan Tata Niaga Lokal Produk Hortikultura

SAMARINDA – Pemerintah daerah harus membentuk tata niaga tanaman hortikultura, berupa sayuran, bumbu-bumbuan dan buah-buahan agar harga di tingkat penjualan normal, tidak terlalu tinggi bagi konsumen ataupun terlalu murah bagi petani.

Saat ini tidak ada penentuan harga dasar untuk produk pertanian layaknya penetapan  harga dasar pembelian gabah kering giling (GKG)  yang telah ditetapkan pemerintah.

Jika ada tata niaga produk hortikultura, diharapkan tidak merugikan petani dan menguntungkan semua pihak termasuk stabilnya harga di tingkat pedagang dan  konsumen.

“Saatnya pemerintah dan swasta menyusun tata niaga tanaman hortikultura agar keuntungan petani tidak diambil terlalu banyak oleh pedagang. Begitupun dengan konsumen tidak merasa harga yang ditawarkan terlalu tinggi,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, H. Johny Anwar, Rabu (6/3).

Kaltim hingga saat ini masih bergantung pada impor barang pangan dan hortikultura  dari provinsi lain. Ini terkait juga dengan kelancaran  transportasi yang sangat mempengaruhi harga barang.

Masalah transportasi ini juga memaksa pedagang mendatangkan bumbu-bumbuan jenis bawang dan cabe yang diangkut  menggunakan pesawat udara. Walaupun  cepat dan mampu bertahan dari kebusukan, cara ini juga masih menguntungkan walaupun tidak sebesar keuntungan jika menggunakan jalur laut-darat.

“Konsekuensinya harga di tingkat konsumen menjadi sangat tinggi. Karena masih banyak dibeli konsumen, maka dapat memicu inflasi yang tinggi. Solusinya yaitu dengan memproduksi sendiri tanaman untuk mengurangi impor dari provinsi lain,” ujarnya.

Diakuinya,  walaupun tanah-tanah di Kalimantan Timur tidak sesubur di Pulau Jawa tetapi terdapat segmen-segmen tanah yang kesuburannya hampir sama walau letaknya tidak dalam satu hamparan.

Menurut dia, produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura dapat di tanam dengan baik di seluruh wilayah Kaltim. Contohnya, cabe, tomat, berbagai jenis sayuran serta buah naga, mampu diproduksi dengan baik.

Perlu kesadaran dan standar harga yang seragam. Sehingga harga tidak terlalu murah di tingkat petani dan menguntungkan pedagang atau sebaliknya harga di tingkat petani terlalu tinggi sehingga menurunkan minat beli konsumen.

“Buah naga contohnya, walaupun konsumen berminat membeli tetapi harga di tingkat petani terlalu mahal. Sementara harga buah naga di supermarket dapat lebih rendah. Ini akan merugikan petani,” ujarnya.(yul/hmsprov).

Foto : Buah-buahan lokal perlu perlindungan dengan tata niaga local sehingga mampu menjamin harga ditingkat petani hingga ke konsumen.(dok/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation