Kaltim Siap Jadi Koridor Ekonomi Nasional

Pembangunan Didorong ke Luar Jawa

JAKARTA–Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla (Jokowi-JK) melalui Kabinet Kerja telah menetapkan berbagai program prioritas dalam percepatan pencapaian pembangunan di daerah guna pembangunan nasional.

Kebijakan pembangunan era saat ini diantaranya pembangunan diarahkan keluar Pulau Jawa sebagai upaya pemerataan pembangunan serta pertumbuhan sentra ekonomi dalam kawasan pulau-pulau di luar Jawa.

Kebijakan presiden Jokowi-JK ini menurut Plt Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi, sebagai isyarat baik bagi daerah khususnya Kaltim yang selama beberapa tahun lalu telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi nasional melalui kluster industri.

“Kita selama beberapa tahun terakhir khususnya dalam kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak telah membangun Kaltim termasuk Kaltara dengan upaya yang tinggi hingga kita termasuk koridor ekonomi nasional,” kata Rusmadi usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 di Jakarta, Kamis (18/12).

Potensi wilayah dan sumber daya alam Kaltim, ujar Rusmadi memberikan posisi yang sangat menentukan bagi Indonesia. Kaltim sebagai koridor ekonomi nasional menjadi bagian dari Koridor Ekonomi Kalimantan.

Hal yang mendukung Kaltim sebagai koridor ekonomi nasional yakni ditetapkan sebagai cluster industri berbasis minyak dan gas di Bontang serta cluster industri pertanian berbasis eleochemical di Maloy Kutai Timur.

Khusus kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Maloy kini berkembang dan ditetapkan pusat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)  tetap mengandalkan produk SDA yang diperbarui dengan berbagai produk hilirisasinya.

Selain itu, juga sudah dilakukan pengembangan beberapa kawasan industri diantaranya Kawasan Industri Kariangau Balikpapan. Pembangunan dan pengembangan pembangkit energi khususnya energi listrik dengan mengutamakan bahan baku sumber daya alam Kaltim.

Termasuk pembangunan dan pengembangan kawasan pertanian dengan membentuk sentra-sentra pertanian di 10 kabupaten (termasuk Kaltara) dan saat ini Kaltim masih memiliki kawasan potensial pertanian di tujuh kabupaten.

Dalam sektor kepariwisataan maupun kemaritiman meliputi kegiatan kelautan dan perikanan merupakan subsektor yang diharapkan menjadi prioritas pembangunan daerah sebagai  penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Kita optimis dalam era kepemiminan Jokowi-JK ini Kaltim mampu berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Rusmadi. (yans/sul/hmsprov)

//Foto: PEMERATAAN. Rusmadi (berdiri) saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019. (masdiansyah/humasprov kaltim).

 

Berita Terkait