Kaltim Tetap Dalam Kerangka NKRI

Berjuang Secara Konstitusional untuk Pembangunan Kaltim

 

SAMARINDA–Menyikapi adanya tuntutan sejumlah masyarakat yang menginginkan opsi referendum untuk Kaltim, dikarenakan tidak terwakilinya Kaltim dalam susunan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan Kaltim tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya tidak setuju dengan ancaman seperti itu. Kita tetap dalam kerangka NKRI. Kalaupun ada perasaan dianaktirikan atau segala macam, itu harus kita perjuangkan secara konstitusional. Melalui lembaga MPR, DPR dan DPD RI, sudah ada wakil-wakil Kaltim yang siap menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim,” tegas Awang Faroek akhir pekan lalu.

Menurut dia, meskipun tidak ada putra-putri Kaltim dalam jajaran Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, namun program pembangunan di Kaltim harus terus diperjuangkan bersama. Baik wakil rakyat Kaltim di MPR, DPR dan DPD, semua harus bersatu dengan Pemprov dan DPRD Kaltim untuk memperjuangkan pembangunan di daerah.

“Yang penting semua program nasional yang ada di Kaltim harus sukses. Karena, ada atau tidaknya menteri dari Kaltim, belum tentu dengan porsi anggaran pusat untuk pembangunan di daerah semakin meningkat. Namun dengan kekompakan dan kebersamaan, maka kita dapat memperjuangkan program-program pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” jelasnya.

Terkait adanya ancaman 10 desa di Kaltim yang ingin bergabung dengan Malaysia, Awang Faroek meminta kepada jajaran SKPD lingkup pemprov maupun kabupaten/kota, khususnya instansi terkait harus tanggap. Sehingga masyarakat tidak sampai berpikiran untuk berpisah dari NKRI.

Untuk itu, lanjut dia, pembangunan di setiap daerah terus ditingkatkan agar kebutuhan dasar masyarakat baik untuk sandang, pangan dan papan, jalan akses, kelistrikan, air bersih dan lainnya dapat terpenuhi.

“Semua SKPD harus tanggap terkait hal-hal. Kita semua harus bersemangat baik dari semua jajaran pimpinan hingga staf di setiap SKPD. Sudah menjadi tekad kita bersama untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang tujuannya tidak lain untuk menyejahterakan mereka,” pungkasnya. (her/hmsprov)

Berita Terkait
Rusmadi: Tidak Ada Libur Hari Terjepit
Rusmadi: Tidak Ada Libur Hari Terjepit

03 September 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan

BERITA FOTO
BERITA FOTO

31 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan

Government Public Relation