Kaltim Tidak Termasuk Darurat Karhutla

 

SAMARINDA- Berdasarkan hasil video conference (Vicon) dengan Menteri Lingkungan Hidup  RI Siti Nurbaya  dan Kepala Porli Irjen Pol M Tito Karnavian bersama dengan Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin, yang berlangsung di Mapolda di Balikpapan, Kaltim tidak termasuk dalam 6 besar  provinsi yang dinyatakan darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Walaupun tidak termasuk dalam provinsi darurat kebakaran hutan dan lahan, Kepala Dinas Kehutanan  (Dishut) Kaltim  Ir Wahyu Widhi Heranata, meminta Pemprov Kaltim harus tetap siaga dalam mengantisipasi bahaya laten karena kebakarann hutan dan lahan setiap tahun pasti ada, untuk itu jajaran Dinas Kehutanan Kaltim sejak jauh hari mulai Pebruari lalu sudah  mengeluarkan surat edaran yang intinya menekankan lebih keras lagi kepada perusahaan hutan dan HTI  beserta jajarannya untuk mempersiapkan peralatan yang seygyanya ada, contohnya peralatan karhutla termasuk membina masyarakat peduli api.

"Ini tekankan kembali apabila kita  pada saat melakukan inspeksi mendadak (sidak)  kelapangan dan  tidak ditemukan peralatan yang dimaksud, maka tidak menutup kemungkinan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHKK dn HTI) akan dikenakan sanksi, minimal sanksi administrasi," tegas Wahyu Widhi Heranata, Senin (29/8).    

Mengenai titik api (hotspot) lanjut  Wahyu  dari 10 kabupaten kota daerah yang dikhawatirkan adalah kabupaten  Panajam Paser Utara (PPU) dan Berau  dan ada sedikit di Kutai Kartanegara. Untuk di Berau khususnya di Kecamatan Tanjung Batu  lumayan ada, karena disana ada pembukaann lahan.

Untuk hotspot sifatnya pluktuatif, dan apabila terjadi karhutla semuanya sudah siap siaga yang telah dilakukan baik pihak perusahaan kehuatanan maupun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota. 

"Oleh karenan itu, kita berikan apresiasi baik kepada perusahan maupun kepada BPBD kabupaten/kota yang telah sigap untuk melakukan pemadaman bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan, yang tentunya juga kerjasama masyarakat, babinsa Koramil didaerah," ujarnya.(mar/humasprov)

Berita Terkait