Karena Stunting, Kiprah Desa Pindah ke PPU

Jauhar Efendi

 

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui dialog interaktif atau biasa disebut "Kiprah Desa". Tahun ini Kiprah Desa dilaksanakan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Hal ini, menyesuaikan isu strategis nasional di daerah. Kabupaten PPU dinilai menjadi isu strategis nasional dalam hal intervensi penanganan kasus stunting atau anak dengan kondisi kerdil akibat gagalnya tumbuh kembang anak karena kekurangan asupan gizi seimbang. “Sebelumnya Pemprov Kaltim melalui DPMPD sudah tetapkan Kiprah Desa diselenggarakan di Kabupaten Berau. Tapi karena informasinya PPU menjadi isu strategis nasional, maka penyelenggaraan Kiprah Desa kita alihkan ke PPU,” kata Kepala DPMPD Kaltim M Jauhar Efendi di Samarinda, Kamis (22/3).

 

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka kepedulian masyarakat tentang hidup sehat. Artinya, semua pihak diminta untuk sukseskan program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas). Karena itu, kegiatan yang awalnya hanya untuk evaluasi program bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, khususnya terkait penggunaan dana desa, juga turut dibahas tentang program Germas dan intervensi kasus stunting. Jauhar mengaku tidak hanya melibatkan satuan tugas khusus (satgasus) pengawalan dana desa sebagai narasumber kegiatan, tapi juga menghadirkan pihak Dinas Kesahatan untuk menginformasikan terkait masalah stunting di PPU.

 

Pemerintah juga mengajak perangkat desa untuk memberi perhatian pada upaya intervensi stunting di daerahnya dengan meningkatkan anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya untuk program kesehatan masyarakat berupa intervensi stunting tersebut. “Silahkan manfaatkan dana desa untuk kesehatan. Ada dua fokus penggunaan dana desa, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah pemberdayaan masyarakat ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan,” tegas Jauhar. (jay/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation