Kawasan Perbatasan Segera Berubah Jadi Beranda Depan

Kawasan Perbatasan Segera Berubah Jadi Beranda Depan

 

SAMARINDA - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kalimantan Timur akan mempersiapkan data-data untuk diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait kebutuhan pembangunan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Berau yang merupakan lokasi prioritas program pengelolaan kawasan perbatasan negara 2015-2019.

"Kami akan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat  Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Mahulu dan Berau terkait data kebutuhan pembangunan perbatasan.  Data kebutuhan ini akan diserahkan ke pihak BNPP untuk ditindak lanjuti dengan rencana aksi tahun 2017," kata Kepala Bidang Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim Agung Masuprianggono.

Menurutnya, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan BNPP tahun 2015 yang digelar di Jakarta pada Selasa (1/12) telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang harus ditindak lanjuti. Beberapa kesepakatan itu diantaranya yakni pembangunan wilayah perbatasan meliputi pembangunan infrastruktur dan SDM, pengembangan wilayah berdasarkan potensi daerah dan tata ruang serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). 

"Sasaran utama agar tercipta kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, rasa aman dan tentram di masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan serta terjaganya kedaulatan bangsa dalam pengamanan batas-batas wilayah NKRI," katanya.

Kesepakatan lainnya terkait peningkatan penyediaan infrastruktur strategis kawasan perbatasan seperti jalan non status, jalan pararel, jembatan, elektrifikasi dan komunikasi, moda transportasi darat/laut/udara serta kesepakatan dalam pengembangan kawasan perbatasan yang mengutamakan pemenuhan pelayanan sosial dasar serta peningkatan konektivitas menuju pusat permukiman sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.

Diakuinya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perbatasan yakni belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut, pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian energi.

"Selain itu, belum optimalnya pengembangan dan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan seperti pelabuhan, dermaga, bandara dan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatran dan infrastruktur," katanya.

Lebih lanjut, Agung mengatakan, bahwa BPPD Kaltim akan mengupayakan langkah-langkah untuk memperkuat koordinasi dengan SKPD di lingkungan pemerintah daerah agar pembangunan kawasan perbatasan bisa terealisasi. "Diharapkan kawasan perbatasan dapat segera berubah menjadi beranda depan yang dapat kita banggakan bersama," katanya. (rus/sul/hmsprov)

Berita Terkait