Kawasan Perbatasan Segera Berubah Jadi Beranda Depan
SAMARINDA - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kalimantan Timur akan mempersiapkan data-data untuk diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait kebutuhan pembangunan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Berau yang merupakan lokasi prioritas program pengelolaan kawasan perbatasan negara 2015-2019.
"Kami akan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Mahulu dan Berau terkait data kebutuhan pembangunan perbatasan. Data kebutuhan ini akan diserahkan ke pihak BNPP untuk ditindak lanjuti dengan rencana aksi tahun 2017," kata Kepala Bidang Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim Agung Masuprianggono.
Menurutnya, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan BNPP tahun 2015 yang digelar di Jakarta pada Selasa (1/12) telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang harus ditindak lanjuti. Beberapa kesepakatan itu diantaranya yakni pembangunan wilayah perbatasan meliputi pembangunan infrastruktur dan SDM, pengembangan wilayah berdasarkan potensi daerah dan tata ruang serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
"Sasaran utama agar tercipta kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, rasa aman dan tentram di masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan serta terjaganya kedaulatan bangsa dalam pengamanan batas-batas wilayah NKRI," katanya.
Kesepakatan lainnya terkait peningkatan penyediaan infrastruktur strategis kawasan perbatasan seperti jalan non status, jalan pararel, jembatan, elektrifikasi dan komunikasi, moda transportasi darat/laut/udara serta kesepakatan dalam pengembangan kawasan perbatasan yang mengutamakan pemenuhan pelayanan sosial dasar serta peningkatan konektivitas menuju pusat permukiman sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Diakuinya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perbatasan yakni belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut, pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian energi.
"Selain itu, belum optimalnya pengembangan dan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan seperti pelabuhan, dermaga, bandara dan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatran dan infrastruktur," katanya.
Lebih lanjut, Agung mengatakan, bahwa BPPD Kaltim akan mengupayakan langkah-langkah untuk memperkuat koordinasi dengan SKPD di lingkungan pemerintah daerah agar pembangunan kawasan perbatasan bisa terealisasi. "Diharapkan kawasan perbatasan dapat segera berubah menjadi beranda depan yang dapat kita banggakan bersama," katanya. (rus/sul/hmsprov)
02 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Januari 2020 Jam 21:23:41
Pemerintahan
18 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 Mei 2018 Jam 21:20:52
Pemerintahan
20 Juni 2019 Jam 23:53:09
Pemerintahan
22 April 2021 Jam 22:59:22
Kesehatan
22 April 2021 Jam 22:58:45
Kunjungan Kerja
22 April 2021 Jam 22:57:43
Berita Acara
22 April 2021 Jam 22:57:29
Perencanaan Pembangunan
22 April 2021 Jam 22:56:43
Berita Acara
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
10 April 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 Oktober 2017 Jam 14:16:48
Info Grafis
28 Juni 2018 Jam 20:11:53
Sosialisasi Masyarakat
07 Juli 2020 Jam 21:53:44
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa