Kebijakan Asimetris Demi Terwujudnya Percepatan Pembangunan Perbatasan

 

SAMARINDA - Dalam rangka percepatan pembangunan perbatasan negara sebagai salah satu implementasi Nawa Cita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran diperlukan suatu upaya identifikasi asimetris yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk membangun perbatasan.

"Perlu ada upaya untuk mengidentifikasi serta melihat kembali perkembangan kebijakan dan program yang afirmatif dan asimetris di perbatasan yang memerlukan perhatian khusus terhadap pengembangan kebijakan-kebijakan asimetris," kata Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid melalui Kepala Bidang Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Agung Masuprianggono.

Menurutnya, ada beberapa langkah yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan diwilayah perbatasan yang diharapkan pada 2018 sudah lebih komprehensif. Salah satu langkah yang perlu diambil untuk melakukan perubahan di perbatasan dengan melakukan kebijakan asimetris.

“Perlu ada langkah khusus tetapi tidak melanggar aturan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang aturan tersebut untuk menguatkan wilayah perbatasan dan antar stakeholder. Perencanaan pembangunan menjadi sangat penting, karena tanpa perencanaan yang betul-betul terpadu, maka manfaatnya kurang optimal," katanya.

Lebih lanjut Frederik menyampaikan bahwa kondisi perbatasan terutama di Kabupaten Mahakam Ulu saat ini akses infrastruktur khususnya pada pembangunan jalan masih dalam pengerjaan yang diharapkan dapat berjalan secara terus menerus hingga tuntas.

"Saya berharap dengan semua langkah yang kami tempuh untuk percepatan pembangunan diwilayah perbatasan dapat segera terwujud," katanya. (rus/humasprov)

Berita Terkait