KEK MBTK Pusat Transformasi Ekonomi Kaltim

01 April 2019 Jam 22:41:27 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 200 kali

KEK MALOY

SAMARINDA - Pelaksana tugas (Plt) Sekprov Kaltim Hj Meiliana mengatakan peresmian pengoperasian Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kutai Timur oleh Presiden Joko Widodo merupakan wujud nyata dukungan pemerintah dalam menunjang kebijakan pembangunan ekonomi Kaltim guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk.

"Diresmikannya KEK Maloy menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi daerah serta pusat transformasi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan kearah terbarukan berkelanjutan," kata Meiliana, Senin (1/4/2019).

Menurutnya, transformasi pembangunan ekonomi sudah dimulai saat Kaltim masih memiliki SDA tidak terbarukan seperti migas dan batubara. Pendapatan sektor ini dimanfaatkan untuk membangun infastruktur. Sarana dan prasarana menjadi faktor penentu peningkatan daya saing daerah.

Seperti pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pembangunan industri pengolahan di Maloy sangat penting dalam mewujudkan variasi produk. Ke depan, tidak semuanya crude palm oil (CPO) diekspor. Tapi harus sudah diolah ke berbagai produk turunan kelapa sawit melalui hilirisasi produk.

"Transformasi ekonomi agar Kaltim masih punya kekuatan disaat SDA tidak terbarukan habis. Sekaligus jaminan keberlangsungan pertumbuhan bagi generasi penerus. Sebaliknya, jika transformasi dilakukan saat semuanya habis, dikhawatirkan memicu gejolak sosial dan berbagai permasalahan lingkungan," tandasnya.

Ditambahkan, pengembangan KEK bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus model dan terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional di sektor industri maupun perdagangan.

Menurut Meiliana, Maloy perlu dukungan investor, termasuk peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan SDM oleh pemerintah dan stakeholders. "Sehingga berdampak pada terbukanya lapangan kerja, memperkuat kemampuan teknologi daerah dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan," papar Meiliana. (mar/her/yans/humasprov kaltim)