Kepala Daerah Fokus Program Prioritas

 

SAMARINDA - Seluruh kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota diminta fokus dalam pelaksanaan program-program prioritas di daerahnya. Hal ini ditegaskan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Dr H Rusmadi setelah mengikuti Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 di Jakarta, baru-baru ini.

 

Menurut dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam RKP di Istana Negara yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia bahwa tidak tuntasnya pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan karena tidak fokusnya para pemimpin di daerah. "Setiap kepala daerah baik dia gubernur ataupun bupati dan walikota harus fokus. Hal itu direpresentasikan pusat dengan dukungan alokasi anggaran untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang dihadapi daerah," katanya.

 

Diantaranya jelas Rusmadi, persoalan pembangunan infrastruktur yang sudah menjadi target dan prioritas daerah baik kegiatan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan bahkan bandara dan kawasan ekonomi. Selain itu, apabila daerah itu perlu membangun di sektor pendidikan ataupun kesehatan maka kepala daerahnya baik gubernur ataupun bupati dan walikotanya secara kompak menetapkan dan melaksanakan program prioritas yang sama. "Sehingga dana atau alokasi anggaran APBN terlebih APBD bisa lebih efektif dan efesien digunakan menuntaskan program prioritas itu," jelasnya.

 

Rusmadi mengakui selama ini yang terjadi tidak tuntas pelaksanaan pembangunan karena masing-masing kepala daerah menentukan kebijakan dan selalu berubah-ubah serta tidak sinkron antara provinsi dengan kabupaten dan.kota. Apalagi saat anggaran terus menurun ini lanjutnya, dimana seluruh daerah di Indonesia mengalaminya bahkan menurunnya APBN pun ikut berimbas ke daerah. "Pokoknya Presiden minta dikala daerah itu minim infrastruktur maka kepala daerah harus fokus pada infrastruktur. Demikian pula kalau minim di sektor kesehatan atau pendidikan maka itu yang harus menjadi prioritas daerah untuk dilakanakan dan dituntaskan," harap Rusmadi.

 

Dia menambahkan untuk mengantisipasi kebijakan pusat terkait alokasi anggaran minim maka kepala daerah jangan membagikan atau memberikan anggaran ke seluruh organisasi pemerintah daerahnya dengan alokasi yang sama. "Yang berimbas langsung kepada peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan daerah harus diberi prioritas," tegas Rusmadi. (yans/sul/humasprov)

Berita Terkait