Kepala Daerah Harus Lakukan Langkah Konkrit Berantas Pungli


 

JAKARTA- Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menegaskan, Presiden Joko Widodo meminta kepada semua kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota untuk  melakukan langkah konkrit dalam pemberantasan Pengutan Liar (pungli) yang kini masih banyak di jumpai dalam kegiatan kehidupan sehari-hari.

Presiden mengatakan pungli termasuk salah satu masalah yang harus diselesaikan bersama dalam rangka menindaklanjuti  keluhan-keluhan masyarakat, serta untuk mempercepat program pemerintah,  oleh karena itu  presiden mengajak seluruh gubernur,  bupati dan walikota  untuk melakukan langkah konkret memberantas pungli di berbagai lini,  dengan  operasi  pemberantasn pungli (OPP) akan efektif dengan adanya keterpaduan.

"Diminta semua gubernur, bupati dan walikota untuk lebih gencar memberikan pengawasan serta memberikan peringatan kepada semua jajarannya masing-masing untuk tidak melakukan pungutan liar,"jelas  Mukmin Faisyal, usai mengikuti  Rapat Koordinasi  gubernur se Indonesia  dengan Presisen Joko Widodo, yang berlansung di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/10).

Selai itu, kata Mukmin  Presiden Joko Widodo juga menyoroti masalah perizinan yang juga ada keterkaitan dengan pungli, tidak saja dalam mengurus KTP, pembuatan sertifikat, pungli pelabuhan, kantor, rumah sakit,  masalah perijinan yang dikeluhkan banyak pihak termasuk investor, investor kadang dipersulit  dan diperpanjang waktunya dalam pengurusan ijin.  Oleh karenanya, hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi dengan memperketat pengawasan.

"Jika daerah masih mempersulit dan memperlambat perijinan, dikhatirkan para investor bisa tidak jadi berimvestasi di daerah, dan hal itu tentunya sangat merugikan daerah sendiri,"katanya.

 Mukmin mengatakan, apa yang di sampaikan presiden Joko Widodo dalam rakor gubernur se Indonesia, nantinya juga Pemprov Kaltim akan melakukan hal yang sama yaitu mengundang seluruh bupati dan walikota untuk berkomitmen bersama dalam memberantas pungli.

"Rakor dengan seluruh buoti dan walikota  harus  mesti dilakukan, karena pungli hampir terjadi pada semua instansi, dengan begitu para kepala daerah mengerti tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam komitmen memberantas pungli di daerah,"tegas Mukmin. 

Rakor gubernur se Indonesia dengan presiden Joko Widodo juga dihadiri Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, jajaran kabinet kerja, serta hadir pula Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Jaksa Agung M Prasetyo.(mar/humasprov)

Berita Terkait