Kerangka Kebijakan Kaltim 2018-2023, Peningkatan Kualitas SDM Tetap Prioritas

21 Februari 2018 Jam 10:06:12 Humas Prov. Kaltim Sumber Daya Manusia 600 kali

Awang Faroek Ishak

SAMARINDA – Arah pembangunan lima tahun ke depan (2018-2023) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltim 2005-2025 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kebijakan itu ditegaskan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada Kaltim Summit III Tahun 2018 di Planery Hall Convention Hall Sempaja Samarinda, Kamis (15/2).

Menurut dia, melihat permasalahan dan isu strategis serta amanat RPJPD maka kerangka kebijakan pembangunan Kaltim 2018-2023 yakni menyiapkan SDM yang unggul dan siap pakai. “Isu strategis sesuai amanat RPJPD maka kebijakan pembangunan Kaltim 2018-2023 yakni menyiapkan SDM yang unggul dan siap pakai atau berdaya saing,” katanya.
Untuk mewujudkannya, perlu perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan bersaing dengan tenaga kerja baik regional, nasional maupun global.

Selain pendidikan formal umum juga pendidikan formal kejuruan maupun vokasi kejuruan harus dapat didorong untuk mempercepat penyiapan SDM yang tepat sasaran. Selanjutnya, upaya meningkatkan tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM. Diantaranya, perbaikan mutu sistem pendidikan, peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan. Termasuk diklat ataupun pembinaan yang sesuai dengan tuntutan (kebutuhan) pasar serta kemampuan dalam penguasaan teknologi untuk menciptakan tenaga kerja yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. “Selama dua periode kepemimpinan saya, berbagai kebijakan telah kita buat bersama terkait peningkatan kualitas SDM. Kebijakan ini harus terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan agar Kaltim memiliki daya saing tinggi,” harap Awang Faroek Ishak. Dia menambahkan program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC), Bosda dan insentif (sertifikasi) bagi guru menjadi upaya yang harus dilakukan pemerintah ke depan. (yans/sul/humasprov)