Kesbangpol Kaltim Lakukan Pemantauan Pasca Pemilukada

Kesbangpol Kaltim Lakukan Pemantauan Pasca Pemilukada

 

SAMARINDA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim terus melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga lain untuk menciptakan suasana aman, tentram dan kondusif pasca berlangsungnya Pemilukada serentak pada 9 Desember lalu yang diikuti oleh sembilan kabupaten dan kota di Kaltim.

Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltim Deny Sutrisno mengatakan bahwa dalam pasca Pemilukada serentak ini biasanya berpotensi adanya gangguan-gangguan yang tidak diinginkan dan membuat kondisi di Kaltim yang tidak kondusif.

"Oleh karena itu, kita terus lakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pemantauan dan deteksi dini dalam mengantisipasi berbagai hal yang bisa merusak suasana menjadi tidak aman, nyaman dan tentram pasca Pelaksanaan Pemilukada serentak," katanya.

Diakuinya, ada beberapa potensi pasca pemilukada serentak yang digelar karena adanya pihak-pihak yang tidak puas dalam menerima hasil pemungutan suara maupun pihak-pihak yang tidak legowo karena mengalami kekalahan.

"Ini harus terus diwaspadai dan tetap diantisipasi. potensi gangguannya baik dilakukan oleh pendukung pasangan calon maupun pasangan calon yang merasa tidak puas dan tidak legowo. Kita berharap, Kaltim tetap kondusif," katanya.

Pemprov Kaltim melalui Kesbangpol Kaltim hingga saat ini terus melakukan koordinasi dengan semua kabupaten kota yang mengikuti Pemilukada Serentak di Kaltim yakni Balikpapan, Paser, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai timur, Kutai Barat, Bontang, Berau dan mahakam Ulu.

"Semua kabupaten dan kota terus kami koordinasikan untuk mengantisipasi adanya gejolak yang ditimbulkan pasca pelaksanaan Pemilukada yang masa tahapannya masih belum berakhir hingga pelantikan pasangan calon terpilih. Bukan hanya terkait Pemilukada saja. Kesbangpol juga mengantisipasi adanya potensi gangguan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Kaltim," katanya. (rus/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation