Keterbukaan Informasi Publik


BALIKPAPAN - Komisi Informasi (KI) Pusat mengakui bahwa penghargaan keterbukaan informasi yang diraih Kaltim sejak 2012 tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak yang selalu mendorong agar semua instansi lingkup Pemprov Kaltim melakukan keterbukaan informasi publik.

Sekretaris KI Pusat Bambang Hardi Winata menyebutkan, pada 2012 Kaltim meraih peringkat pertama, kemudian pada 2013 berada di posisi empat. Lalu pada tahun 2014 dan 2015 menempati peringkat tiga nasional.

"Saya yakin dalam kepemimpinan Gubernur Awang Faroek ini, Kaltim tetap bisa mempertahankan posisi tiga besar dalam keterbukaan informasi publik. posisi ini akan tetap terjaga karena Gubernur sangat mendukung keterbukaan informasi publik  di Kaltim," kata Bambang Hardi usai pertemuan dengan Gubernur Awang Faroek bersama anggota Tim Seleksi Anggota Komisi Informasi (KI) Kaltim di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Jumat (22/4).

Bambang yang merupakan salah satu anggota timsel dari KI Pusat ini menilai, bahwa provinsi lain yang berhasil meraih posisi pertama dalam keterbukaan informasi publik adalah provinsi-provinsi yang sebelumnya belajar dari Kaltim.

"Itu artinya, Kaltim bisa menjadi rujukan secara nasional bagi provinsi lainnya dalam hal keterbukaan informasi publik," katanya.

Bambang berharap, Desember tahun ini, Kaltim bisa mempertahankan posisinya di tiga besar secara nasional dalam hal keterbukaan informasi.

"Memang tidak mudah bagi Kaltim karena bila dilihat dari letak geografisnya kan tidak lebih mudah dibandingkan pulau Jawa. Tapi, dengan semangat gubernur, terlihat bahwa Kaltim memiliki peluang untuk tetap bisa bersaing. Bahkan, kembali menjadi yang terbaik. Peluang masih terbuka hingga Desember," pesan Bambang.

Sementara itu, Gubernur Awang Faroek Ishak mengatakan, bahwa keterbukaan informasi sangat penting. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibutuhkan demi keterbukaan informasi yang bermanfaat untuk kemakmuran dan kemajuan pendidikan masyarakat.

"Untuk itu, saya minta kepada para bupati dan walikota se-Kaltim juga harus ikut menyosialisasikan keterbukaan informasi ini. termasuk juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh tokoh masyarakat. Keterbukaan informasi ini harus sukses di Kaltim. karena di era reformasi dan modern seperti saat ini, keterbukaan informasi sangatlah dibutuhkan," katanya. (rus/sul/humasprov

Berita Terkait
Government Public Relation