Keynote Speech Seminar Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, Ponpes Basis Kekuatan Ekonomi

HM Yadi Robyan Noor mewakili Gubernur Kaltim pada Seminar Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (ist)

SAMARINDA - Pondok pesantren (ponpes) tidak boleh dimarginalkan, namun disupport (didukung penuh semua pihak). Ungkapan itu menjadi pembuka Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah HM Yadi Robyan Noor mewakili Gubernur Kaltim pada Seminar Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.

Dalam even tersebut Roby (panggilan akrab HM Yadi Robyan Noor) menjadi keynote speech di Mahakam Sharia Festival yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Kaltim pada Jumat (3/5/2019).

Menurut Roby, potensi pesantren dengan kemandirian, daya juang dan kewirausahaan menjadi faktor penting dalam kesuksesan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan data BPS pada 2017 tercatat 139 ponpes di Kaltim dengan santri mencapai 24.781 orang. Didominasi tiga daerah yakni Balikpapan 21 ponpes dengan 6.209 santri disusul Samarinda 33 ponpes dengan 5.842 santri dan Kutai Kartanegara 28 ponpes terdapat 3.878 santri.

"Misi Pemprov Kaltim terkait ekonomi dan kesejahteraan dalam RPJMD 2019-2023 tertumpu pada pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan. Terutama mempercepat perubahan struktur ekonomi daerah," kata Roby.

Pembangunan sumberdaya manusia  menjadi salah satu misi Pemprov Kaltim membentuk SDM berakhlak mulia dan berdayasaing. "Fokus pemerintah menyiapkan SDM unggul dan siap pakai mengatasi kualitas pendidikan dan dayasaing tenaga kerja yang masih rendah," ungkapnya.

Roby menambahkan Pemprov menyambut baik program pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai penguatan dalam rantai nilai-nilai halal guna memajukan ekonomi syariah Indonesia. "Pesantren merupakan ekosistem yang memiliki jaringan luas dapat menjadi basis kekuatan ekonomi masyarakat, daerah bahkan bangsa," jelasnya.

Pemprov ungkap Roby, berharap program pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren terlaksana dengan baik dan berhasil sebagai implementasi arus baru ekonomi Kaltim.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) sebagai mitra strategis pemerintah daerah diharapkan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah banyak melakukan oenelitian dan kajian aplikasi spesifik yang mendalam. "Sehingga dapat dimanfaatkan perangkat daerah di provinsi. BI juga bisa memberikan kritik terhadap kebijakan mauoun solusi membangun kepada pemerintah guna membangun lebih dan efektif dalam perwujudan visi Berani untuk Kaltim Berdaulat," harapnya.

Seminar dihadiri Kepala Perwakilan BI Kaltim Muhammad Nur, Ketua OJK Kaltim Dwi Ariyanto, narasumber dari BI Jakarta dan  pimpinan Ponpes Al-Attifag Jabar. Kegiatan sehari diikuti 200 peserta terdiri pimpinan bank negeri/swasta, Bank Syariah dan perwakilan Ponpes se-Kaltim, mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi negeri/swasta se-Kaltim. (yans/her/humasprovkaltim)

Berita Terkait