KLHK Apresiasi Pemprov Kaltim Komitmen Turunkan Emisi

Kuliah umum peluang dan tantangan implementasi REDD+ di Indonesia (rian/humasprovkaltim)

SAMARINDA - Pemprov Kaltim berkomitmen melaksanakan program menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Karena itu, hingga saat ini Pemerintah Provinsi terus berupaya melaksanakan program itu. Bahkan, sejak 2008 program ini telah dilaksanakan.

"Kami bangga karena Pemprov Kaltim telah melaksanakan program penurunan emisi. Bahkan pemerintah provinsi telah memprogramkan perencanaan pengendalian lingkungan dan tata lingkungan," kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Dr Ruandha Agung Sugardiman, ketika hadir pada kuliah umum peluang dan tantangan implementasi REDD+ di Indonesia, dengan Sosialisasi Pembelajaran Program Penurunan Emisi di Kalimantan Timur (Kaltim), di Gedung Bundar Fakultas Kehutanan Unmul, Kampus Unmul Gunung Kelua, Selasa (12/11/2019).

Diketahui, salah satu mekanisme yang diterapkan untuk menurunkan emisi dari sektor berbasis lahan adalah mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Degradation/REDD+ (Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) yang merupakan kesepakatan para pihak pada COP ke-13 di Bali pada tahun 2007. 

Kata plus dari REDD+ mencakup aktivitas pengelolaan hutan yang lestari, serta konservasi dan peningkatan stok karbon hutan misalnya melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak.

Karena itu, KLHK mengapresiasi Pemprov Kaltim sudah berupaya menurunkan emisi karbon gas rumah kaca sejak 2008 hingga sekarang.

KLHK sangat mendukung Pemprov Kaltim yang saat ini terus melakukan sosialisasi dan konsultasi kegiatan FPIC/Program Kampung Iklim+ Dalam Rangka Program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) Tingkat Kabupaten.

Termasuk, ada 150 kampung menjadi kawasan Kampung Iklim+ terbagi di tujuh kabupaten. Yaitu Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

"Kami sangat mendukung program yang dilaksanakan Pemprov Kaltim. Apalagi kebijakan ini sangat didukung pemerintah daerah. Melalui program jangan pendek dan jangka menengah," jelasnya.

Hadir Plh Bappeda Kaltim Saur Parsaoran dan Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Daddy Ruhyat sebagai moderator serta Wakil Direktur Fakultas Kehutanan Unmul Wahyuni Artati. Peserta BEM se Unmul, Mahasiswa perwakilan mahasiswa S1, S2 dan S3 Unmul dan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Kaltim serta akademisi.(jay/her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation