Komisi II DPR RI Tinjau Persiapan Pemilu di Kaltim

Komisi II DPR RI Tinjau Persiapan Pemilu di Kaltim

SAMARINDA-Komisi II DPR melakukan kunjungan ke Kaltim untuk melihat  persiapan pemilihan umum legislatif yang akan dilaksanakan 9 April mendatang dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juni.

Rombongan DPR yang berjumlah 9 orang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo diterima Asisten Pemerintahan Sekprov Kaltim AS Fathur Rahman di ruang rapat Tepian I Kantor Gubernur, Senin (10/2). 

"Kedatangan kami ke Kaltim untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pelaksanaan pemilu di daerah ini. Sukses hajatan besar ini tentu perlu kerja keras karena pelaksanaannya sudah didepan mata atau tinggal menghitung hari sehingga perlu perhatian serius dan dicermati pemerintah," kata Arif Wibowo. 

Arif Wibowo memohon perhatian dan dukungan pemerintah agar pemilu  berlangsung lancar. Selain itu, perlu sosialisasi agar masyarakat lebih paham dan mengetahui kapan tepatnya pemilu legeslatif dan pemilu presiden dilaksanakan.

Di tempat yang sama Asisten Pemerintahan AS Fathur Rahman memaparkan, pemerintah  daerah saat ini sudah melakukan sosialisasi untuk  tokoh masyarakat maupun tokoh agama dan ormas melalui Badan Kesbangpol. Sedangkan sosialisasai  langsung ke masyarakat  melalui pemasangan baliho.

"Kendala yang masih dihadapi saat ini yakni keluhan para penyelenggara pemilu petugas TPS yang  honornya kecil. Pemerintah daerah tidak berani  menambah honor mereka karena pemilu dibiayai APBN. Jika kita bantu akan terbentur aturan," ungkap AS Fathur Rahman.    

Menanggapi informasi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo  menjelaskan, jika terjadi kekurangan dana dalam Undang Undang Pemilu, penyelenggara pemilu diperbolehkan mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah untuk membantu kelancaran pemilu.

Sedangkan terkait pengamanan pemilu ujarnya, menjadi tanggung jawab pihak kepolisian  dibantu TNI. Pada dialog tersebut juga juga dibahas terkait dana pengamanan pemilu  maupun  Data Pemilih Tetap (DPT). Arif Wibowo juga  meminta pemerintah daerah dan aparat kepolisian mengantisipasi pengerahan massa di perbatasan. Arif menambahkan berbagai informasi yang diperoleh akan menjadi bahan dalam rapat-rapat DPR. (sar/hmsprov).

//Foto: MINTA DUKUNGAN. Asisten Pemerintahan Sekprov Kaltim AS Fathur Rahman menyalami Anggota Komisi II DPR-RI. (fajar/humasprov kaltim).

Berita Terkait
Government Public Relation