Komisi IX DPR Apresiasi Kaltim

 

SAMARINDA - Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemprov Kaltim yang telah memprioritaskan alokasi anggaran APBD Provinsi sebesar 10 persen untuk bidang kesehatan. 

Pimpinan rombongan Komisi IX DPR RI, Ermalena mengatakan kebijakan yang ditetapkan Pemprov Kaltim sangat bagus. Karena hal itu, sesuai dengan UU Kesehatan Tahun 2009.

“Jika memang kondisinya demikian, maka Pemprov Kaltim telah menjalankan instruksi undang-undang, yaitu pemenuhan alokasi anggaran kesehatan yang dibebankan melalui APBD sebesar 10 persen. Sedangkan untuk pusat mengalokasikan 5 persen dari APBN,” kata Ermalena usai memimpin kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Kaltim yang diterima Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Bere Ali, Selasa (1/11).

Menurut Ermalena, jika pemerintah provinsi mengalami kesulitan dalam alokasi anggaran khususnya bidang kesehatan, maka DPR RI melalui Komisi IX siap menampung aspirasi tersebut, bahkan jika ada kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberatkan daerah dalam mengembangkan bidang kesehatan tentunya akan disampaikan kepada pemerintah pusat oleh DPR RI agar segera ditemukan solusi terbaiknya.

Apabila anggaran kesehatan dapat menjadi prioritas pemerintah daerah, maka program kesehatan di daerah akan berjalan dengan baik. Karena, kesuksesan pembangunan daerah tidak hanya terlihat dari berapa besar bangunan infrastruktur fisik yang dibangun pemerintah daerah tetapi juga adanya penjaminan kesehatan yang merata kepada rakyat.

“Jika masyarakat sehat, maka produktivitas masyarakat dapat terjaga. Jika produktivitas terjaga tentu pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi maksimal,” jelasnya.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Bere Ali menyambut baik kunjungan kerja Anggota Komis IX DPR RI ke Pemprov Kaltim. Sebagai lembaga yang turut menjadi pengawas dalam mendukung pembangunan di daerah, khususnya bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Kunjungan Komisi IX DPR ini kita manfaatkan dengan baik. Karena dengan adanya kunjungan ini pemerintah provinsi bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Apalagi, masyarakat saat ini dituntut untuk menjadi anggota BPJS, sehingga bisa mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah,” jelasnya. (jay/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation