Komisi V DPR Siap Sukseskan Tol Kaltim

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah


BALIKPAPAN - Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama menegaskan siap mendukung dan menyukseskan program pembangunan infrastuktur Kaltim, termasuk jalan tol.  Laurens menegaskan, pihaknya akan bertemu Menteri Kehutanan agar segera memberi  ijin penggunaan lain di hutan lindung kepada Pemprov Kaltim, sehingga salah satu hambatan pembangunan jalan tol bisa segera diselesaikan.  


“Pembangunan jalan tol ini melintasi hutan lindung, tetapi karena kemanfaatannya untuk kepentingan umum, seharusnya diperbolehkan.

Jangan sampai, untuk tambang batu bara atau perkebunan sawit diberikan ijin, tetapi ijin untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum justru tidak diberikan,” kata Laurens Bahang Dama di Kantor Pemkot Balikpapan, usai memimpin pertemuan Komisi V dengan Pemprov Kaltim membahas RUU Jasa Konstruksi, Senin malam (25/2).


Komisi V berjanji akan mengambil sikap  tegas jika Kementerian Kehutanan tidak juga merespon secara baik rencana pembangunan jalan tol Kaltim. Jalan tol akan menghubungkan Kota Samarinda dengan Balikpapan maupun Kutai Kartanegara dengan transportasi darat yang lebih cepat.


Dia mengatakan, Kaltim adalah provinsi yang menghasilkan devisa sangat besar bagi negara. Sangat wajar jika daerah ini mendapat perhatian yang baik dalam setiap proses pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur dan jalan tol.


“Kaltim ini kan daerah penghasil batu bara, minyak dan gas. Tetapi anehnya,  di sini masih banyak kawasan tertinggal,” katanya.  


Seharusnya pembangunan Kaltim  lebih maju dari daerah lain. Karena itu, Komisi V akan terus membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi,  termasuk hambatan dalam pembangunan jalan tol.  

   
“Saya pikir, semua ini hanya koordinasi antarkementerian saja yang perlu ditingkatkan. Jalan tol misalnya, bermasalah dengan pembebasan lahan di hutan lindung. Ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan. Karena itu, Komisi V siap melakukan koordinasi kepada Menteri Kehutanan agar ijin pengunaan lainnya bisa segera dikeluarkan,”  tegasnya.


Infrastuktur jalan yang baik  akan sangat membantu akselerasi arus barang, jasa  dan orang.  Pertumbuhan ekonomi pun sudah pasti meningkat. Karena itu, guna mewujudkan itu semua, program pembangunan infrastuktur, baik jalan raya, perhubungan udara, laut dan darat harus berjalan baik.  


Dia menambahkan, bukan hanya soal tol, Komisi V juga akan membantu daerah ini mencari solusi, sehingga pembangunan yang lebih merata bisa dinikmati masyarakat Kaltim. Misalnya, Bandara Kaltim harus terkoneksi dengan kabupaten dan kota lainnya di Kaltim.

 “Kami berharap hal ini akan dibahas di Komisi V secepatnya,” jelas Laurens. Sementara itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan dukungan dari Komisi V sangat diperlukan, sehingga Pemprov Kaltim dapat memberikan bukti nyata kepada masyarakat Kaltim dan masyarakat Indonesia, bahwa Kaltim bisa membangun infrastuktur lebih baik.


“Banyak pembangunan yang kami lakukan, apalagi Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meresmikan dan melakukan groundbreaking beberapa proyek infrastruktur di Kaltim. Contohnya, Bandara Samarinda Baru dan Bandara Kalimarau Berau serta Pelabuhan Peti Kemas Kariangau di Balikpapan. Semua program ini adalah untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.


Hadir pada pertemuan tersebut Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Kadis PU HM Taufik Fauzi, Kadishub H Zairin Zain, Kepala Bappeda H Rusmadi, Kadiskominfo H Abdullah Sani dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim S Adiyat. (jay/hmsprov).

//// Foto : Salah satu ruas jalan tol yang sedang dikerjakan dan tersambung dengan jembatan Mahkota II.(syaiful/humasprov kaltim)
 

Berita Terkait
Government Public Relation