Komitmen Anggaran Pendidikan Tetap 20 Persen

Hadi Mulyadi

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan alokasi anggaran pendidikan sesuai aturan perundang-undangan minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penegasan terkait alokasi anggaran pendidikan itu disampaikan Wagub Hadi Mulyadi usai menghadiri Rapat Paripurna ke-30 DPRD Kaltim di Gedung Sidang Utama DPRD Kaltim, Senin (22/10).

Menurut dia, Pemprov Kaltim dibawah kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan dirinya untuk periode 2018-2023 menjadikan pendidikan sebagai program prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) cerdas dan berkualitas. "Kan undang-undang mengamanatkan 20 persen. Kita juga akan evaluasi anggaran pendidikan sudah efektif dan efesien atau belum," katanya. 

Selain sarana dan prasarana fasilitas pendidikan juga program yang dilaksanakan selama ini harus tepat sasaran sehingga masyarakat merasakan alokasi 20 persen itu. Hadi menyayangkan alokasi anggaran pendidikan Kaltim yang dikoreksi Kementerian Dalam Negeri sebab tidak mencapai 20 persen dari APBD.

Dirinya melalui instansi terkait segera melakukan evaluasi agar alokasi anggaran pendidikan selain sesuai aturan perundangan juga tepat sasaran, efektif dan efesien. Dijelaskannya, visi misi Pemprov Kaltim 2018-2023 untuk sektor pendidikan diantaranya pengembangan SMA/SMK terpadu bertaraf internasional dan peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA.

Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja andal serta terampil dan pemberian beasiswa tuntas untuk percepatan pembangunan pedesaan. "Anggaran pendidikan harus mampu mempercepat pencapaian pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyakat Kaltim melalui terciptanya SDM yang berkualitas, unggul dan berdayasaing," ungkap Hadi. (yans/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait