Kompetensi dan Jumlah Penyuluh Masih Kurang
SAMARINDA-Kegiatan percepatan pembangunan sektor pertanian dalam pencapaian swasembada pangan di Kaltim perlu upaya maksimal, mengingat kompetensi dan jumlah tenaga penyuluh lapang masih kurang.
"Kita terus inventarisasi secara kelembagaan maupun sumber daya manusia (SDM), khususnya berkaitan dengan tenaga penyuluh lapang," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kaltim H Fuad Asaddin usai membuka Forum Koordinasi Balai Penyuluh Pertanian/Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di UPTB Bapeltan Sempaja Samarinda, Kamis (28/5).
Dia menyebutkan dari 566 penyuluh pertanian hanya tujuh persen atau 40 penyuluh yang tersertifikasi. Sementara masih ada sekitar 93 persen yang belum tersertifikasi.
Kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki setiap tenaga penyuluh menurut Fuad, ditunjukkan dengan sertifikasi yang dimiliki khususnya kompetensi terkait masing-masing bidang keahlian baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan juga peternakan.
Kompetensi dan kualifikasi tenaga penyuluh sangat penting terutama dalam mendukung kegiatan pendampingan bagi pelaku utama di tingkat lapang. Utamanya, pengembangan komoditi di masing-masing sentra pertanian.
Selain itu, jumlah tenaga penyuluh yang idealnya satu desa satu penyuluh namun hingga kini masih kurang. Kaltim memiliki 1.012 desa sewajarnya terdapat 1.012 tenaga penyuluh tetapi saat ini sebanyak 855 orang berarti masih kurang 157 orang.
"Kita berharap kondisi penyuluh khususnya jumlah yang masih kurang maupun belum dimilikinya kompetensi tersebut menjadi perhatain semua pihak terlebih pemerintah pusat untuk mengisi formasi temaga penyuluh di daerah," harap Fuad.
Sementara itu, secara kelembagaan baik Balai Penyuluh Pertanian (BPP) maupun Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) juga masih kurang bahkan yang sudah terbentuk namun belum beroperasi secara maksimal.
"Idealnya lembaga BPP maupun BP3K harus terbentuk di setiap kecamatan sebagai wadah atau organisasi tenaga penyuluh di tingkat lapang. Namun, masih banyak yang belum berperan secara maksimal. kalau ini terpenuhi kita yakin swasembada pangan Kaltim dapat dicapai," ungkap Fuad Asaddin.
Kedepan lanjut Fuad, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian akan memberikan insentif atau dana untuk mendukung kegiatan operasional bagi lembaga yang menaungi para pendamping pelaku utama sektor pertaian di tingkat kecamatan.
Forum koordinasi BPP/BP3K se-Kaltim dilaksanakan selama tiga hari (27-29 Mei) dan diikuti 100 peserta terdiri koordinator BPP/BP3K se-Kaltim dan unit pelaksana teknis (UPT) yang membidangi fungsi penyuluhan dengan nara sumber Kepala Pusat Penyuluhan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Fathan A Rasyid. (yans/sul/es/hmsprov)
01 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
31 Juli 2017 Jam 08:33:12
Pembangunan
07 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
26 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
19 April 2021 Jam 18:46:48
Kebudayaan dan Pariwisata
19 April 2021 Jam 18:46:33
Berita Acara
19 April 2021 Jam 18:46:10
Berita Acara
18 April 2021 Jam 19:54:13
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18 April 2021 Jam 19:53:52
Agama
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
31 Oktober 2018 Jam 21:06:09
Komunikasi dan Informatika
21 Maret 2013 Jam 00:00:00
Penelitian dan Pengembangan Daerah
18 September 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
02 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan