Kompetensi dan Jumlah Penyuluh Masih Kurang

30 Mei 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 663 kali

Kompetensi dan Jumlah Penyuluh Masih Kurang

SAMARINDA-Kegiatan percepatan pembangunan sektor pertanian dalam pencapaian swasembada pangan di Kaltim perlu upaya maksimal, mengingat kompetensi dan jumlah tenaga penyuluh lapang masih kurang.

"Kita terus inventarisasi secara kelembagaan maupun sumber daya manusia (SDM), khususnya berkaitan dengan tenaga penyuluh lapang," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kaltim H Fuad Asaddin usai membuka Forum Koordinasi Balai Penyuluh Pertanian/Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di UPTB Bapeltan Sempaja Samarinda, Kamis (28/5).

Dia menyebutkan dari 566 penyuluh pertanian hanya tujuh persen atau 40 penyuluh yang tersertifikasi. Sementara masih ada sekitar 93 persen yang belum tersertifikasi.

Kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki setiap tenaga penyuluh menurut Fuad, ditunjukkan dengan sertifikasi yang dimiliki khususnya kompetensi terkait masing-masing bidang keahlian baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan juga peternakan.

Kompetensi dan kualifikasi tenaga penyuluh sangat penting terutama dalam mendukung kegiatan pendampingan bagi pelaku utama di tingkat lapang. Utamanya, pengembangan komoditi di masing-masing sentra pertanian.

Selain itu, jumlah tenaga penyuluh yang idealnya satu desa satu penyuluh namun hingga kini masih kurang. Kaltim memiliki 1.012 desa sewajarnya terdapat 1.012 tenaga penyuluh tetapi saat ini sebanyak 855 orang berarti masih kurang 157 orang.

"Kita berharap kondisi penyuluh khususnya jumlah yang masih kurang maupun belum dimilikinya kompetensi tersebut menjadi perhatain semua pihak terlebih pemerintah pusat untuk mengisi formasi temaga penyuluh di daerah," harap Fuad.

Sementara itu, secara kelembagaan baik Balai Penyuluh Pertanian (BPP) maupun Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) juga masih kurang bahkan yang sudah terbentuk namun belum beroperasi secara maksimal.

"Idealnya lembaga BPP maupun BP3K harus terbentuk di setiap kecamatan sebagai wadah atau organisasi tenaga penyuluh di tingkat lapang. Namun, masih banyak yang belum berperan secara maksimal. kalau ini terpenuhi kita yakin swasembada pangan Kaltim dapat dicapai," ungkap Fuad Asaddin.

Kedepan lanjut Fuad, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian akan memberikan insentif atau dana untuk mendukung kegiatan operasional bagi lembaga yang menaungi para pendamping pelaku utama sektor pertaian di tingkat kecamatan.

Forum koordinasi BPP/BP3K se-Kaltim dilaksanakan selama tiga hari (27-29 Mei) dan diikuti 100 peserta terdiri koordinator BPP/BP3K se-Kaltim dan unit pelaksana teknis (UPT) yang membidangi fungsi penyuluhan dengan nara sumber Kepala Pusat Penyuluhan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Fathan A Rasyid. (yans/sul/es/hmsprov)

Berita Terkait