Kompetensi Pengelola Perpustakaan Kaltim Masih Terbatas

Kompetensi Pengelola Perpustakaan Kaltim Masih Terbatas

SAMARINDA – Kompetensi (kemampuan) petugas pengelola perpustakaan di daerah masih terbatas, khususnya berlatar belakang pendidikan Ilmu Perpustakaan. Kondisi itu menjadi salah satu kendala dalam pengembangan perpustakaan di daerah.

Hal itu diungkapkan  Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim Hj Sri Sulasmi Retno Wijayanti  pada pembukaan Diklat Perpustakaan 2014 di Balai Pustaka Perpusda Kaltim, Senin (21/4).

 “Pengelola perpustakaan kita yang berstandar pendidikan ilmu perpustakaan masih terbatas dan menjadi kendala dalam pengembangan perpustakaan di daerah,” ujar Sri Sulasmi.

Melihat kondisi itu, Pemprov melalui Badan Perpustakaan Provinsi terus berupaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan para tenaga pengelola perpustakaan kabupaten dan kota di Kaltim termasuk Kaltara melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) perpustakaan.

Penyelenggaraan perpustakaan sebagai bagian pelayanan dasar merupakan urusan wajib pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Sehingga, Badan Perpustakaan Provinsi berkewajiban mengembangkan dan membina semua jenis perpustakaan.

Namun ujar Sri telah terjadi pola dalam penyelenggaraan kediklatan perpustakaan yang sebelumnya hanya 100 jam sekarang menjadi 110 jam serta lebih diarahkan pada kemampuan dan keterampilan penguasaan teknologi informasi atau sistem komputerisasi.

“Guna meningkatkan kemapuan dan keterampilan pengelola perpustakaan, maka Diklat ini mengikuti standar nasional menjadi pola 110 jam,” jelas Sri Sulasmi.

Sementara itu Ketua Panitia Diklat Perpustakaan 110 Jam Patimah Irny menyebutkan Diklat pengelolaa Perpustakaan dilaksanakan sejak 21 April hingga 4 Mei atau 13 hari kerja diikuti 30 peserta dari delapan kabupaten dan kota di Kaltim dan Kaltara.

Diklat pola 110 jam diisi materi kelompok dasar 12 jam, kelompok inti 80 jam serta kelompok penunjang 18 jam dengan metode kuliah, diskusi serta teori dan praktek katalogisasi, klasifikasi dan layanan.(yans/es/hmsprov).         

Berita Terkait
Government Public Relation