Konsultasi ke Kementerian Pertanian

* Dinas Pertanian dan DPRD Tentang Raperda Larangan Alih Fungsi Lahan

 

SAMARINDA – Dalam waktu dekat, Provinsi Kaltim akan memiliki Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Produktif ke sektor non pertanian.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura bersama DPRD Kaltim selama dua hari (21-22/1) menghadap Kementerian Pertanian untuk konsultasi dalam rangka pembahasan  Raperda Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian ini.

Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, H. Ibrahim yang dihubungi dari Jakarta, Selasa (22/1).

Lanjutnya, diperkirakan dalam tiga bulan mendatang DPRD Kaltim telah menetapkan Raperda ini, karena sebagian besar tahapan telah dilalui termasuk uji publik dan konsultasi ke berbagai instansi di Jakarta.

Jika Perda ini nantinya diberlakukan,  maka petani tidak dapat menjual lahan sawah produktifnya untuk dijadikan usaha lain selain untuk komoditas tanaman pangan.

Begitupun jika ada perusahaan tambang ataupun perkebunan ingin membeli lahan tersebut, kemungkinan akan dikenakan sanksi. Sanksi inilah yang masih perlu digodok untuk diberikan hukuman yang tepat.

“Jadi petani dapat saja menjual lahan sawahnya tetapi harus tetap dijadikan lahan untuk tanaman pangan, selain itu tidak boleh,”  jelasnya.

Dengan konsultasi ke Kementerian Peretanian ini diharapkan mendapat masukan bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim dalam penyusunan Raperda Alih Fungsi Lahan ini.

Dijelaskan Ibrahim saat ini laju alih fungsi lahan di Kaltim sangat cepat dan sangat mempengaruhi produksi tanaman pangan terutama produksi padi, jagung dan kedelai.

Dengan adanya lahan pertanian berkelanjutan  ini, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura akan memberikan sejumlah insentif berupa sertifikasi lahan, bantuan bibit, pupuk dan alat-alat pertanian.

Saat ini, jelas Ibrahim luas lahan pertanian khusus sawah mencapai 197.000 hektar dan yang telah dimanfaatkan seluas 191.000 hektar. Sehingga masih ada sekitar 6.000 hektar lahan sawah yang belum termanfaatkan. Ini belum termasuk pembukaan lahan baru dan lahan padi ladang.

Wacana Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak yang menginginkan agar setiap satu hektar lahan produktif milik petani yang beralih fungsi lahan harus diganti dua kali lipat luasnya yaitu seluas dua hektar.

“Semoga wacana yang disampaikan Gubernur ini dapat juga termasuk dalam Raperda ini. Intinya kita ingin lahan pertanian produktif dapat berkelanjutan,” harapnya.(yul/hmsprov)

Berita Terkait