Kontribusi PAD dalam APBD Mencapai 45,44 Persen

BPK: Struktur APBD Kaltim Terbaik Se-Indonesia

SAMARINDA – Anggota VI BPK Dr H Rizal Djalil mengungkapkan Kaltim merupakan salah satu provinsi yang memiliki struktur APBD terbaik di Indonesia. Hal itu tidak lepas dari keberhasilan Pemprov Kaltim meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD yang mencapai 45,44 persen dari total Rp11,902 triliun.
Dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2012, Rizal menilai sudah sepantasnya Pemprov dan DPRD Kaltim bisa memberikan remunerasi untuk pegawai, tentu saja hal itu disesuaikan dengan anggaran.
“Karena bagaimana pun kalau kesejahteraan pegawai semakin meningkat maka kualitas pelayanan publik juga meningkat,” kata Rizal akhir pekan lalu.
Menyoroti persoalan belanja modal Pemprov Kaltim yang nilainya sekitar Rp2,5 triliun atau sekitar 22,4 persen dari APBD, Rizal berharap angka tersebut dapat ditingkatkan pada tahun mendatang. Karena menurut dia, semakin besar belanja modal, maka semakin besar porsi pembangunan infrastruktur di daerah.
“BPK semakin senang jika belanja modal semakin besar. Jika pada 2012 belanja modal sekitar 22 persen, mudah-mudahan kedepan harus lebih besar lagi. Sehingga pembangunan infrastruktur yang direncanakan gubernur semakin cepat selesainya, terutama dalam menunjang program MP3EI. Saya melihat ada dua proyek besar dan strategis yang sedang dalam tahap pembangunan, yaitu jalan tol dan KIPI Maloy, ini harus diselesaikan,” urainya.
Rizal juga mengapresiasi upaya Pemprov yang memperbanyak dan meningkatkan transfer keuangan daerah dalam bentuk bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Karena hal itu dilakukan untuk pemerataan pembangunan.
Dijelaskan, dengan diraihnya opini WTP dari BPK, Pemprov Kaltim berhak memperoleh reward dari Kementerian Keuangan. Tentu saja hal itu juga diharapkan dapat memacu semangat para pejabat birokrasi di lingkungan Pemprov Kaltim untuk terus meningkatkan kinerja.
“Ada sekitar Rp1,7 triliun yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk reward jika ada daerah yang mendapatkan WTP. Saat ini yang terserap baru Rp500 miliar. Sedangkan setiap daerah yang mendapatkan WTP akan memperoleh sekitar Rp65 miliar. memang nilai itu kecil bagi Pemprov Kaltim, tetapi jadikan itu semangat untuk meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan negara,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan dalam memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota didasarkan pada aspirasi pemerintahnya. Bantuan keuangan provinsi untuk kabupaten/kota dari tahun ke tahun nilainya semakin meningkat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Hal itu tidak lepas dari upaya kita untuk melakukan pemerataan pembangunan. Sebagaimana kita ketahui Kaltim ini sangat luas, tetapi pemerataan pemerataan pembangunan yang berkeadilan harus dilakukan. Pemekaran wilayah Kaltara adalah salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan,” kata Awang Faroek.
Terkait remunerasi pegawai, Awang Faroek mengungkapkan peningkatkan kesejahteraan pegawai menjadi salah satu program Pemprov dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan  publik dan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kaltim sebagai Island of Integrity.
“Dengan kesejahteraan yang layak, tentu pegawai akan memberi yang terbaik kepada masyarakat. Kita sudah melakukan hal itu dalam beberapa tahun terakhir. Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan pegawai SKPD di lingkup Pemprov atas kerja keras dan kerja cerdas nya selama ini. Keberhasilan meraih WTP akan menjadi motivasi bekerja lebih baik di masa datang,” pungkasnya. (her/hmsprov).

///FOTO : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat mendatangani berita acara LHP BPK terhadap laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2012 dengan opini WTP.(johan/humasprov kaltim)


 

Berita Terkait