Korupsi Merupakan Kejahatan Sangat Luar Biasa

03 Oktober 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 895 kali

Korupsi Merupakan Kejahatan Sangat Luar Biasa

SAMARINDA – Beberapa pakar dan ahli hukum mengatakan korupsi termasuk kejahatan yang sangat luar biasa. Hal ini dilihat dari jumlah, bentuk maupun modus yang dilakukan para pelaku yang setiap tahun selalu berkembang.

Bahkan tidak sedikit para aparatur negara (PNS) maupun pejabat publik dan pejabat negara termasuk perangkat negara lainnya yang telah menyalahgunakan kewenangan ataupun kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

“Penyalahgunaan wewenang yang bertujuan memperkaya diri dan orang lain yang mengakibatkan kerugian negara merupakan tindak korupsi,” kata Tim Seksi Tindak Pidana Korupsi Kejari Samarinda Edi Budianto pada Sosialisasi/Penyuluhan Tindak Pidana Korupsi bagi anggota Korpri se-Kaltim dan Kaltara di Aula Korpri Kaltim, Selasa (30/9).

Karenanya, UU Korupsi yang diberlakukan tidak membatasi untuk menjerat PNS maupun aparatur negara lainnya tetapi terus berkembang mengikuti perkembangan modus dan pelaku seperti para politikus dan korporasi (karyawan dan pimpinan perusahaan).

Namun demikian lanjutnya, untuk menghindarkan diri atau langkah antisipasi yang perlu dimiliki serta dilakukan setiap diri PNS agar terlepas dari tindak korupsi yakni memahami tata aturan serta melakukan tertib administrasi dan tidak melakukan penyimpangan.

“Terpenting dan paling utama adanya kesadaran diri untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau penyimpangan dan menyalahgunakan wewenang yang diamanatkan kepadanya terutama para pegawai selaku abdi pemerintah dan masyarakat,” ungkap Edi.

Dijelaskannya, tindakan atau perbuatan yang di antaranya mengarah pada tindak pidana korupsi yakni mark up pengadaan barang dan jasa, penggunaan anggaran tidak esuai, proyek fiktif maupun perjalanan dinas fiktif, suap gratifikasi serta kredit (simpanan bank fiktif).

“Paling tidak untuk mencegah terjadinya tindak korupsi di lingkungan pegawai lingkup Pemprov Kaltim maupun kabupaten dan kota harus memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terlepas dari perbuatan KKN,” harap Edi Budianto.(yans/hmsprov)

//Foto: HARUS DICEGAH. Tim Seksi Tindak Pidana Korupsi Kejari Samarinda, Edi Budianto saat memberikan materi penyuluhan tidan pidana korupsi. (masdiansyah/humasprov)

Berita Terkait