SAMARINDA - Salah satu tugas utama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim adalah menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia. Terkait hal tersebut KPID Kaltim akan bekerjasama dengan Biro Humas dan Protokol Kaltim untuk membuat layanan kepada masyarakat terkait dengan tontonan TV yang sehat.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim HS Adiyat, menyambut baik dan sangat mendukung rencana kerjasama tersebut. Hal itu sangat penting karena tampilan dan program yang ditayangkan oleh televisi sekarang ini sangat beragam, walaupun tayangan tersebut sudah diberi kode atau tanda, mana tayangan yang diperuntukkan untuk anak-anak, orang dewasa ataupun untuk umum.
"Permasalahan sekarang ini, masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui hal itu. Oleh karena itu dengan kerjasama untuk membuat layanan masyarakat sehat tontonan, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap tontonan yang sehat," kata Adiyat saat menerima jajaran pengurus KPID Kaltim, Rabu (17/2).
Adiyat sangat mendukung rencana kerjasama program layanan masyarakat untuk memberikan edukasi terkait tontonan yang sehat. Dengan layanan kesehatan tersebut tentu diharapkan masyarakat bisa memilih dan memilah mana tontonan yang layak di tonton atau tidak, khususnya untuk perkembangan anak agar tidak asal menonton siaran yang ditampilkan oleh televisi swasta .
Sementara Ketua KPID Kaltim Jepri Nainggolan mengatakan KPID Kaltim sangat eksis untuk memberikan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat bisa terhindar dari efek penyiaran yang ditayangkan TV swasta dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya tontonan yang sehat.
KPID memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebab, melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan, maka informasi yang disampaikan media radio dan televisi akan lebih berimbang, sehingga masyarakat lebih cerdas dalam menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah
"Selain itu, KPID akan berperan mendukung terciptanya informasi yang baik kepada masyarakat, khususnya informasi-informasi pembangunan daerah," kata Jepri.
Dalam kesempatan tersebut, selain membahas kerjasama, juga dibahas mengenai pengawasan terhadap media sosial, yang sekarang ini banyak digandrungi oleh masyarakat, khususnya pengawasan terhadap masuknya ajaran radikalisme melalui media sosial. (mar/sul/hmsprov)
23 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 Januari 2018 Jam 19:44:39
Pemerintahan
19 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
17 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
17 September 2018 Jam 18:03:21
Pemerintahan
11 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 Maret 2021 Jam 20:08:57
Kesehatan
02 Maret 2021 Jam 15:20:46
Kesehatan
02 Maret 2021 Jam 15:19:34
Kesehatan
01 Maret 2021 Jam 19:59:22
BNN
01 Maret 2021 Jam 19:59:07
Sumber Daya Manusia
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
24 Februari 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
05 Juli 2020 Jam 20:59:52
Sosial
14 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
03 Februari 2017 Jam 00:00:00
Pendidikan
18 Januari 2021 Jam 17:08:14
Pemerintahan