KPK Beraudiensi Dengan Wakil Gubernur Kaltim

jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beraudiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi (kyky/humasprovkaltim)

SAMARINDA - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisa resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim, jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beraudiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi.

Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi KPK yang telah memberikan penjelasan terkait berbagai kegiatan dan koordinasi dalam upaya pencegahan,. Salah satunya akan melaksanakan kegiatan analisis resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim.  

“Kami akan perintahkan perangkat daerah untuk memberikan data-data yang diperlukan. Ini untuk kepentingan Kaltim dan Indonesia. Kita harapkan adanya KPK ini pemerintahan bisa lebih baik,” kata Hadi Mulyadi di Ruang Rapat Wagub Kaltim, Selasa (29/10/2019).    

Sementara Petugas Fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Johnson Ridwan Ginting menjelaskan KPK tidak hanya menangkap koruptor, akan tetapi juga berusaha untuk pembenahan sistemnya.

 “Pada 2015 itu kita  membuat program kerja bekerjasama dengan 27 Kementerian terkait dengan  sektor sumber daya alam. Hingga saat ini, kita ingin melihat apakan berjalan, dan bagaimana resikonya,,” jelas Johnson.

Diungkapkan Johnson bahwa KPK bekerjasama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang akan melakukan analisis resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi kayu komersial di Kaltim.

Dalam audiensi juga dilakukan diskusi  terkait program KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Termasuk penjelasan tujuan program UNODC regional dan nasional. UNODC bekerjasama dengan KPK untuk melakukan analisa resiko korupsi terkait  pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim.  

Tampak hadir perwakilan Direktorat LHKPN, Deputi Pencegahan KPK Wuri Nurhayati. Litbang KPK Sulistyanto, Graha Negara (Auriga) Mumu Muhajir serta Dwi Siska Susanti dan Afifah Arifin (UNODC), Staf Ahli Gubernur bidang  Politik, hukum dan keamanan AFF Sembiring, Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim H Syafranuddin. ( mar/her/yans/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation