Kukar Unggul dalam Budidaya Ikan Keramba

Kukar Unggul dalam Budidaya Ikan Keramba

 

SAMARINDA – Sejalan dengan program 500.000 keramba yang dicanangkan oleh Gubernur Awang Faroek Ishak untuk budidaya perikanan Kaltim, saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih unggul dalam jumlah produksi budidaya perikanan keramba. Di tahun 2014, dari total produksi budidaya perikanan keramba sebanyak 32,245,8 ton, Kukar menyumbang hasil produksi seberat 31.005,9 ton.

“Kukar unggul dalam jumlah produksi karena daerahnya yang memang strategis untuk budidaya perikanan,” sebut Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Fitty Nasibu,  kemarin (16/11).

Kabupaten Kukar memang terletak di lokasi yang strategis untuk budidaya perikanan. Ditunjang dengan banyak danau, juga kawasan laut dan perairan payau yang cocok untuk kegiatan perikanan budidaya keramba maupun tambak.

Fitty Nasibu menjelaskan mengenai realisasi program 500.000 keramba yang menjadi program dari Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak.  “Kita memang memiliki program 500.000 keramba, tapi targetnya memang lebih kepada target stimulan atau motivasi. Di sini kita memotivasi masyarakat untuk memulai budidaya perikanan keramba secara mandiri,” sebutnya.

Target 500 ribu keramba tersebut memang terdengar sedikit mustahil, namun hinnga tahun 2013 saja terhitung seluas 172.000 hektar lahan perikanan yang ada di Kaltim telah digunakan untuk budidaya keramba.

“Untuk jumlah berapa keramba yang telah terealisasi hingga 2015, kami juga masih menunggu data dari BPD (Bank Kaltim), karena penyerahan proposal untuk memulai budidaya keramba ini langsung diserahkan masyarakat ke BPD,” sebutnya.

Karena itulah, data pasti mengenai jumlah keramba yang ada di Kaltim ada di pihak BPD. Lebih lanjut, melihat angka produksi budidaya perikanan yang setiap tahunnya meningkat, DKP meyakini bahwa setidaknya pada akhir tahun 2015 Kaltim sedikitnya memiliki 100.000 keramba untuk budidaya perikanan. 

Dalam pelaksanaannya, DKP bekerjasama dengan BPD untuk memberikan bantuan permodalan kepada petani ikan.  Tetapi, diakui Fitty, sekarang dalam memulai budidaya keramba masyarakat banyak yang bergantung kepada dana bantuan sosial (bansos) yang mereka terima dari berbagai pihak. 

“Mereka memang lebih menanti dana bansos, karena dengan bansos tidak perlu ada agunan (jaminan) sehingga tidak perlu ada jumlah yang dikembalikan kepada pihak bank,” paparnya.

Hal ini tidak menjadi permasalahan, namun untuk pendataan, DKP harus bekerja lebih keras karena datanya tidak tercatat dalam data yang akan diberikan oleh BPD nanti. (aka/sul/hmsprov)

 

/////Foto : Gubernur Awang Faroek Ishak saat melakukan panen ikan di salah satu keramba masyarakat di Kota Bontang, beberapa waktu lalu. (dok/humasprov)

 

 

Berita Terkait
Government Public Relation