Layani Korban Kekerasan secara Terpadu dan Maksimal

SAMARINDA – Semakin maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum kerja keras. Demikian halnya, penangan dan pelayanan yang diberikan bagi korban kekerasan agar dilakukan secara terpadu dan maksimal.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Kondisi ini menuntut kami agar bekerja lebih terkoordinasi dan maksimal,” kata Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih pada Peningkatan Kapasitas Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polres/Polsek pada Korban Kekerasan di Samarinda, Selasa (1011).

Menurut dia, pelayanan yang maksimal tidak akan terlaksana tanpa adanya sinergitas dan koordinasi yang baik antar jajaran yang menangani dan memberikan pelayanan terhadap para korban kekerasan.

Pemerintah lanjutnya, melalui instansi terkait baik dinas kesehatan dan dinas sosial serta instansi dan lembaga yang membidangi perlindungan serta pelayanan harus saling berkoordinasi termasuk aparat hukum seperti kepolisian.

Diakui Ardiningsih, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu ditemukan pola-pola baru dan beragam kejadian serta tempat. Maka, diperlukan aparat yang lebih responsif dan cepat dalam penanganan dan pelayanan.

Selain itu, diperlukan tambahan pengetahuan dan wawasan juga kemampuan bagi aparat yang bertugas dalam penanganan dan pelayanan korban kekerasan. Utamanya aparat kepolisian agar data dan informasi yang disampaikan mampu ditindaklanjuti instansi lainnya.

“Inilah pentingnya kita terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat hukum yang menangani dan melayani korban kekerasan. Laporan dan penanganan awal dari pihak kepolisian akan ditindaklanjuti instansi terkait lainnya,” ungkap Ardiningsih.

Dia menambahkan pelayanan dan penanganan yang terpadu serta terkoordinasi dalam upaya perlindungan akan mempercepat pemulihan korban kekerasan. Bahkan mampu menghilangkan rasa trauma yang berkepanjangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Sementara itu Kasubbid Perlindungan Perempuan Fahmi Rozano mengemukakan pemerintah memerlukan dukungan semua pihak dalam penanganan serta pelayanan terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan.

“Kegiatan ini sangat penting terutama dalam meningkatkan kapasitas unit perlindungan perempuan di Polres maupun Polsek. Agar terbangun sinergitas yang baik antar instansi pemerintah, lembaga dan aparat hukum dalam melayani perempuan dan anak korban kekerasan,” ujar Fahmi Rozano.

Peningkatan kapasitas petugas unit perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan selama dua hari sejak 10-11 November dan diikuti 30 anggota kepolisian dari unit pelayanan perempuan dan anak di Polres dan Polsek se-Kaltim.(yans/humasprov)

///Foto: SEMAKIN MENINGKAT. Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih menyampaikan sambutan pada acara yang dihadiri Petugas unit perlindungan terdiri dari Polwan di Polsek dan Polres kabupaten dan kota se-Kaltim.(masdiansyah/humasprov kaltim)

 

Berita Terkait