Upaya Mengurangi Resiko Bencana di Daerah
SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, mengatakan banjir merupakan bencana yang selalu mengancam Kaltim. Bahkan baru-baru ini melanda dan kemungkinan sebagian masih terjadi di Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Samarinda dan Bontang.
Bencana banjir telah menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat diantaranya rumah tenggelam, hubungan transportasi putus, pelayanan umum terganggu, sekolah terpaksa diliburkan, lahan pertanian tergenang, listrik padam dan masih banyak dampak buruk lain yang sangat merugikan masyarakat.
“Belajar dari berbagai dampak bencana tersebut, melalui seminar ini sebagai upaya untuk menyikapi dan mengambil tindakan cepat, tepat, terarah dan terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim, Aji Sayid Faturrahman, saat membuka Seminar Kebencanaan dengan tema Pengurangan Resiko Banjir, Solusi Penanggulangan Bencana yang Terintegrasi”, di Hotel Grand Victroria, Rabu (15/5).
Dijelaskan, bencana tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi dan siapa yang akan ditimpa, karena itu perlu upaya pengurangan resiko bencana. Perlu disadari, jika alam dan lingkungan hidup saat ini sudah banyak mengalami kerusakan, sehingga berdampak pada perubahan iklim yang sulit diprediksi.
Menurut dia, lingkungan di Kaltim semakin bertambah rusak seiring dengan tidak terkontrolnya eksploitasi sumber daya alam. Meskipun, harus diakui dibalik itu semua terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, telah terjadi pula kerusakan lingkungan terutama kawasan penyerapan air, yang akhirnya berpotensi menjadi faktor pendorong terjadinya bencana alam khususnya banjir.
“Amanat UU nomor 24/2007 tentang kebencanaan, memberi tugas pada pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat diwilayahnya dari ancaman bencana, yang diwujudkan melalui upaya mengurangi dampak potensial yang dapat ditimbulkan bencana melalui pengurangan resiko dan peningkatan kesiapsiagaan semua pemangku kepentingan dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Wahyu Widhi Heranata, mengatakan sesuai tupoksinya, ada tiga fungsi BPBD Kaltim, yaitu, sebagai komando apabila terjadi bencana di kabupaten/kota se Kaltim. Fungsi penyelenggara melalui kegiatan pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Dan selanjutnya adalah fungsi koordinasi.
“Melalui seminar ini kita berupaya meningkatkan tugas dan fungsi BPBD. Selain itu, kepada peserta kita berusaha memberikan pemahaman terkait tentang penanggulangan dan pengurangan resiko bencana secara terintegrasi, yakni bersinergi bersama seluruh pihak,” kata Wahyu Widhi.
Ditambahkan, peserta yang mengikuti Seminar Kebencanaan berasal dari unsur BPBD kabupaten/kota yang sudah terbentuk, organisasi masyarakat dan dunia usaha. Nara sumber pada seminar tersebut, diantaranya Ketua Forum DAS Kaltim Prof Dr Sigit Hardwinanto, perwakilan dari Balai Wilayah Sungai III Kaltim, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). (her/hmsprov).
09 September 2015 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
09 September 2013 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
04 Oktober 2018 Jam 19:43:04
Penanggulangan Bencana
11 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
01 Oktober 2018 Jam 18:33:22
Penanggulangan Bencana
15 Maret 2013 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
19 April 2021 Jam 18:46:48
Kebudayaan dan Pariwisata
19 April 2021 Jam 18:46:33
Berita Acara
19 April 2021 Jam 18:46:10
Berita Acara
18 April 2021 Jam 19:54:13
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18 April 2021 Jam 19:53:52
Agama
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
17 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
30 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Perkebunan
25 September 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan