Lihat kebutuhan infrastruktur Pusat Harus Turun ke Daerah

16 November 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 242 kali

Lihat kebutuhan infrastruktur Pusat Harus Turun ke Daerah

SAMARINDA - Selain semangat dan kerja keras pemerintah daerah, sukses pembangunan infrastruktur seperti bandara, jembatan, pelabuhan, jalan tol dan rel kereta api, juga akan sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah pusat. Sebab itu, pusat juga harus turun ke daerah untuk mengetahui lebih jelas kebutuhan daerah.

Dengan turun ke daerah, pusat akan melihat langsung perkembangan pembangunan infrastruktur di daerah. Contohnya, pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) Sungai Siring. Menurut dia, kondisi perkembangan bandara di ibukota Provinsi Kaltim ini juga harus diketahui pusat, sehingga pusat dapat mendukung penyelesaian pembangunan tersebut.

"Baru-baru ini, Menteri Perhubungan datang ke Kaltim. Tetapi hanya sampai di Balikpapan. Saya berharap Menteri Perhubungan ketika itu bisa lanjut ke Samarinda, sehingga mengetahui kondisi bandara yang sudah beroperasi maupun yang sedang dibangun," kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak di Samarinda, baru-baru ini.

Awang mengatakan infrastruktur merupakan kunci utama pembangunan daerah selain pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sebab itulah, infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan Kaltim.

Apalagi, lanjut dia, BUMN sudah membantu melalui tiga kontraktor yang telah ditetapkan untuk pembangunan BSB, yakni PT Hutama Karya, PT. Waskita Karya dan PT. Adhi Karya. Pemprov juga berharap PT Angkasa Pura dapat bekerjasama dalam pengelolaan bandara ini.

"Angkasa Pura diharapkan dapat mengelola BSB dan Bandara Kalimarau Berau. Angkasa Pura diharapkan bisa membantu biaya pembangunan bandara ini. Seperti yang dilakukan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Pemprov membantu Angkasa Pura dengan pembebasan lahan dan yang membangun terminalnya adalah Angkasa Pura. Diharapkan, untuk BSB maupun Kalimarau Berau juga demikian," jelasnya.

Lanjut Awang, PT. Angkasa Pura adalah bagian dari BUMN yang statusnya sama dengan PT Hutama Karya, PT. Waskita Karya dan PT. Adhi Karya. "Karena itu, dengan melihat langsung ke lapangan, diharapkan pemerintah pusat melalui kementerian teknis dapat membantu pemerintah daerah menyukseskan pembangunan infrastruktur di daerah, baik bandara hingga jalan tol serta kereta api," jelasnya. (jay/sul/hmsprov)

Berita Terkait