Linda Gumelar : Manfaatkan Jamkrida

Peluang Usaha Bagi Perempuan Masih Terbuka

TANJUNG REDEB–Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar sangat mengapresiasi perhatian Pemprov Kaltim dalam memberikan kesempatan usaha melalui permodalan dari lembaga keuangan daerah.

“Saya mengapresiasi kebijakan gubernur Kaltim dan jajaran yang sangat pro aktif terhadap kegiatan usaha masyarakat, termasuk memberi akses dukungan permodalan melalui Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Perempuan Kaltim harus dapat mengakses ini,” ujar Linda Gumelar disela peninjauan stand pameran usaha kerajinan perempuan di ajang Rakorda Badan PP dan KB di halaman Pendopo Balai Mufakat Tanjung Redeb Berau, Senin (14/4).

Peluang usaha bagi para perempuan di Katim  menurut  Linda masih sangat terbuka.  Tinggal bagaimana, kaum perempuan dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan dan pemerintah membantu memberikan kemudahan permodalan melalui PT Jamkrida yang telah dibentuk.

Apalagi, layanan kredit pun telah disediakan melalui bank milik daerah yakni  Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim dengan Kredit Usaha UMKM. Fasilitas ini tentu sangat mendukung kaum perempuan yang selama ini masih sulit mengakses permodalan usaha.  

Diakuinya, keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan di Kaltim, khususnya di sektor ekonomi masih sangat rendah. Sehingga,  pemerintah perlu mendorong penguatan dan pemberdayaan perempuan.

“Pemerintah harus mampu mendorong kaum perempuan  untuk berkontribusi terhadap pembangunan melalui kebijakan peningkatan SDM kelompok perempuan di semua sektor serta kemampuan perempuan dalam mengelola usaha-usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi,” harap Linda Gumelar.

Sementara itu Kepala Badan PPKB Kaltim Hj Ardiningsih mengemukakan BPPKB berkepentingan untuk mendorong dan terus mengembangkan peran perempuan dalam pembangunan sektor ekonomi.

“BPPKB menemukan relevansi dan signifikansi untuk mendorong program yang sinergis dan lintas sektor. Khususnya  menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif bagi perempuan dalam upaya mendukung keterlibatan perempuan dalam pembangunan dalam skala yang lebih luas, sekaligus untuk meningkatkan sumbangsih pendapatan perempuan, sekaligus menopang pembangunan,” ujar Ardiningsih.

Dia mengakui sektor ekonomi informal (UMKM) perlu mendapatkan perhatian dan dukungan penuh pemerintah. Keterlibatan perempuan di sektor UMKM ini sangat signifikan mencapai 70-80 persen.

Pada empat wilayah yang sudah dilakukan FGD (Samarinda, Kutai Kartanegara, Bontang dan Berau) tingkat partisipasi perempuan di sektor UMKM ini mencapai 90 persen. Hanya saja tidak tersedia data secara khusus terhadap peran perempuan dalam sektor UMKM ini.

Misalnya, untuk  UMKM ditemukan fakta ketika usaha yang dirintis kalangan perempuan semakin meningkat dan grade usahanya harus ditingkatkan ke level yang lebih tinggi (CV atau PT) maka tercatat sebagai pemilik usaha adalah suami atau saudara laki-laki si pelaku UMKM.

Hal ini terjadi karena kecenderungan perempuan, lebih senang mengurusi hal-hal yang terkait dengan produksi, tetapi sedikit yang mau berurusan dengan hal-hal manajemen dan administrasi perusahaan yang terkadang  sangat kompleks.

“Hal ini berimplikasi bahwa yang tercatat sebagai penyumbang pendapatan bagi daerah adalah laki-laki bukan perempuan. Walaupun  pelaku usaha sesungguhnya adalah perempuan yang merintis usaha tersebut,” ungkap Ardiningsih. (yans/sul/hmsprov)

/////Foto : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar didampingi Kepala  BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih saat menyaksikan lebih dekat produk kerajinan hasil olahan perempuan-perempuan Kaltim. Menteri meminta agar perempuan Kaltim memanfaatkan Jamkrida. (masdiansyah/humasprov)

 

 

Berita Terkait