Linda Gumelar : Perempuan Harus Terlibat

Pembukaan Rakorda PP dan KB se Kaltim


TENGGARONG - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Hj Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan kaum perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan negari ini. Kaum perempuan harus terlibat dalam semua aspek, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat hingga perpolitikan.
Hal ini disampaikan Linda Gumelar usai pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) se Kaltim di Tenggarong.  
“Saya berharap kaum perempuan terlibat dalam semua aspek pembangunan. Jika pembangunan ingin berhasil, maka kualitas sumber daya manusia (SDM)  daerah harus lebih baik. Termasuk SDM kaum perempuan,” kata Linda Gumelar di Tenggarong, Senin (15/4).
Guna menyukseskan hal itu, maka pemerintah daerah diharapkan  mendukung program pemberdayaan perempuan. Caranya dengan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di daerah.  
Selain itu, jumlah penduduk perempuan yang besar sangat berpotensi memberikan keuntungan bagi kehidupan bangsa dan negara, jika diberdayakan.  “Perempuan harus mendapat kesempatan dan peluang yang sama dengan kaum laki-laki dalam pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga karena adanya kesenjangan partisipasi dalam pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
“Keadaan tersebut secara tidak langsung berdampak pada rendahnya kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang. Contohnya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan pengambilan keputusan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak diwakili Asisten Kesejahteraan Rakyat Kaltim H Sutarnyoto mengatakan komitmen Pemprov Kaltim untuk menyukseskan pemberdayaan perempuan di daerah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan, dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim 2011 mampu mencapai posisi ke 5 dari 33 Provinsi di Indonesia, yakni mencapai angka 76,22 persen.
Tetapi, mengenai Indek Pembangunan Gender (IPG) Kaltim 2011 baru mencapai rata-rata 61,07 persen, yakni masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 67,80 persen dan berada di peringkat ke 27 dari 33 Provinsi di Indonesia.
“Perlu dilakukan identifikasi, apa pokok masalahnya. Sehingga ke depan mampu mencapai rata-rata nasional,” jelasnya.
Capaian tersebut belum bisa mencapai rata-rata nasional karena berbagai hal. Misal, permasalahan angka kematian ibu yang belum jelas berapa jumlahnya.  Apabila demikian, maka bagaimana upaya Pemprov Kaltim menyikapi persoalan tersebut, terutama dalam menurunkan angka kematian ibu saat melahirkan.
“Caranya mungkin dengan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak di masing-masing daerah, sehingga capaian tersebut dapat terwujud secara nasional,” jelasnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kaltim Hj Ardiningsih menyatakan tujuan dari Rakorda tersebut untuk menyamakan persepsi, untuk meningkatkan IDG Kaltim dan menyusun program strategis dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
“Dengan adanya rakor ini kami berharap Kaltim mampu menyukseskan percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s), terutama dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” jelasnya.
Sedangkan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari menegaskan  komitmennya untuk menyukseskan pemberdayaan perempuan dan penyetaraan gender. Bahkan, Pemkab Kukar berupaya program pemberdayaan perempuan dan penyetaraan gender serta MDG’s dapat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Mudah-mudahan usulan ini dapat mendukung kesejahteraan kaum perempuan di Kutai Kartanegara. Apalagi, saat ini pemerintah kabupaten juga telah memprogramkan kredit usaha bersama untuk kaum perempuan. Diharapkan, program tersebut dapat membantu kesejahteraan kaum perempuan, sehingga tidak harus tergantung dengan kaum laki-laki,” jelasnya.  (jay/hmsprov).

////Foto : Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim H Sutarnyoto menyerahkan kenang-kenangan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Hj Linda Amalia Sari Gumelar.(ist)


 

Berita Terkait
Government Public Relation