ManDat DoKTer Untuk Pemanfaatan Data Kependudukan OPD

SAMARINDA - Untuk mendukung pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Kaltim, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menginisiasi program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Secara Online (ManDat DoKTer).

Kepala DKP3A Halda Arsyad didampingi Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Adminduk Iwan Setiawan mengatakan ManDat DoKTer merupakan program kerjasama antar OPD lingkup Pemprov Kaltim dengan DKP3A Kaltim. Inisiasi ini dimanfaatkan sesuai kebutuhan/keperluan OPD yang berbasis NIK, data kependudukan dan KTP el.

Selain Itu, mendukung implementasi menuju Single Identity Number (SIN). Untuk mewujudkannya harus didukung data balikan dari lembaga pengguna di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

"Lingkup pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan (data perseorangan dan data agregat penduduk) dan KTP-el,” ujarnya.

Dijelaskannya, NIK dan Data Kependudukan adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Khususnya bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terkoneksi tempat pelayanan dengan data center Kemendagri.

“ManDat DoKTer dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” ungkapnya.

Tahun ini, lanjutnya, jaringan data VPN yang sudah terpasang pada tujuh OPD. Yakni, Dinas Kominfo, RSUD AW Sjahranie Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, BKD, Disdikbud, Bapenda dan Sekretariat Daerah Kaltim.

“Kedepan, diharapkan semakin banyak jaringan data terintegritas yang sudah terpasang,” harapnya.

Ditambahkannya, DKP3A  terus berupaya melakukan koordinasi dengan OPD terutama mengenai jaringan data terintegritas dan hasil koordinasi tersebut telah difasilitasi oleh Dinas Kominfo Kaltim. (yans/her/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation