Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi

* Gubernur Minta Ijin Unjuk Rasa Lebih Selektif


SAMARINDA- Menyikapi berbagai dampak buruk dari aksi  unjuk rasa (demonstrasi) anarkis yang kian marak di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi untuk melakukan hal serupa.
Untuk mencegah terjadinya demontrasi anarkis yang cenderung merusak, menjarah dan membakar, Gubernur Awang Faroek meminta jajaran kepolisian agar lebih selektif dalam pemberian ijin.
"Saya minta agar dalam waktu segera, bisa dilakukan rapat pimpinan dengan jajaran Polri dan TNI, Kejaksaan Tinggi serta instansi teknis terkait lainnya, khusus untuk membahas  pentingnya menjaga stabilitas daerah. Termasuk lebih selektif menertibkan  demonstrasi dari aksi anarkis yang cenderung merusak dan agar aspirasi disampaikan dengan bahasa dan cara-cara yang santun dan wajar," kata Awang Faroek, Kamis (4/4).
Gubernur menambahkan, Pemprov Kaltim akan segera mengirimkan surat permintaan kepada jajaran kepolisian agar pemberian ijin unjukrasa dilakukan lebih selektif untuk menghindari aksi-aksi demonstrasi anarkis seperti terjadi di banyak daerah. Surat juga akan ditembuskan kepada Presiden melalui Menkopolhukam dan kementerian terkait di Jakarta sebagai tindaklanjut Pemprov Kaltim mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013, sekaligus sebagai tanggung jawab pemerintah daerah untuk menciptakan stabilitas di daerah demi stabilitas nasional yang baik.
Menurut Awang, aksi demonstrasi yang kerapditunggangi kepentingan politik individu dan kelompok kepentingan tertentu akan selalu berupaya mendorong terjadinya gesekan dan aksi radikal, sesuai pesanan oknum-oknum yang justru berharap terjadinya kekacauan di Kaltim.
Mereka akan memprovokasi pikiran massa dengan teriakan kritis, pedas dan seolah-olah benar. Padahal apa yang diteriakkan, bisa jadi salah besar, tidak berdasar dan sekadar sensasi untuk pencitraan negatif target demonstrasi dan pencitraan positif 'terselubung' bagi pihak-pihak yang lain.
"Mereka selalu meneriakkan, pemerintah tidak pernah peduli, sementara masyarakat dikatakan tidak puas dengan proses dan hasil pembangunan yang sudah dirasakan. Padahal semua yang kami kerjakan adalah demi kepentingan rakyat dan hasil survei lembaga resmi menegaskan bahwa rakyat Kaltim cukup puas dan ini perlu terus kita tingkatkan," jelas Awang.
Apalagi tambah Awang, tahun ini adalah tahun politik dimana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim akan dilaksanakan pada 10 September mendatang. Berbagai kepentingan bisa saja mendompleng  setiap aksi massa.
Awang juga membantah jika dirinya disebut tidak pernah mau peduli dengan aksi massa yang sedang menyampaikan aspirasi. Gubernur bahkan menyebut, tidak sedikit aksi massa dengan kekuatan ribuan orang, dia tidak ragu menemuinya. Seperti dilakukan saat menerima aksi ribuan buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013, akhir 2012 lalu.
"Saya selalu siap menemui pendemo, tapi kita juga harus lihat jadual yang sudah tersusun karena mereka juga rakyat Kaltim. Intinya, silakan sampaikan aspirasi dan berdialog dengan hati yang sejuk. Saat aksi ribuan buruh  misalnya, mereka mau berdialog, saya tetapkan kenaikan UMP, lalu mereka pulang dengan bahagia. Aksi berjalan damai dan buruh puas. Itu karena kepentingan mereka jelas, bukan kepentingan 'terselubung'," kata Gubernur lagi.
Sementara untuk aksi massa yang cenderung anarkis, tidak prosedural dan mengarah pada aksi perusakan fasilitas umum dan negara, Gubernur Awang Faroek meminta agar aparat keamanan bisa mengambil langkah cepat untuk meredamnya. (sul/hmsprov)
 

Berita Terkait