Media Berperan Bantu Ciptakan Suasana Kondusif

* Menyikapi Unjuk Rasa di Tahun Politik

 

SAMARINDA - Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kaltim S Adiyat meminta agar media massa ikut mengambil peran yang baik untuk membantu menciptakan suasana kondusif di daerah ini jelang pelaksanaan berbagai agenda politik daerah dan nasional.

"Media memiliki peran sangat besar untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kondisi yang sesungguhnya terjadi dan seharusnya bisa dipahami oleh masyarakat. Media seharusnya tidak justru memperkeruh situasi dengan pemberitaan yang cenderung menyulut emosi masyarakat dengan pemberitaan yang tidak tepat. Misalnya, soal jalan rusak. Media bisa menjelaskan, memberikan pemahaman tentang status jalan dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab dan semua harus ditempatkan pada proporsinya," kata Adiyat, Jumat (5/4).

Tentang demonstrasi yang memfitnah pejabat dengan tampilan bahasa spanduk, poster dan foto yang tidak sepantasnya, Adiyat menegaskan, Pemprov akan mengambil tindakan tegas. Langkah ini harus dilakukan sekaligus mengajak masyarakat atau kelompok-kelompok lain yang akan menggelar aksi agar dapat melakukan aksi penyampaian aspirasi  dengan santun, tidak memfitnah dan  tidak menampilkan gambar-gambar tak sepantasnya.

Adiyat menegaskan, demonstrasi yang isinya fitnah, menghujat tanpa dasar dengan bahasa yang kasar, sama sekali tidak mencerminkan pribadi rakyat Indonesia. Setinggi apapun demokrasi, mereka juga tidak bisa melakukan penghinaan sesuka hati mereka. Untuk pendemo yang seperti ini, Pemprov akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan tuntutan hukum kepada mereka. 

"Mereka ingin menyampaikan aspirasi dan kami ingin mendengar untuk kemudian mencarikan solusi terbaiknya. Tetapi bagi mereka yang hanya mau memfitnah,  menghina  dan menghujat untuk kepentingan kelompok tertentu, kami akan lakukan tuntutan hukum secara tegas kepada mereka," tegas Adiyat. (sul/hmsprov)

Foto: S Adiyat

Berita Terkait
Gunakan Hak Pilih
Gunakan Hak Pilih

31 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Politik

Gubernur: PNS Harus Netral
Gubernur: PNS Harus Netral

16 Januari 2014 Jam 00:00:00
Politik

Gunakan Hak Pilih
Gunakan Hak Pilih

31 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Politik