Mempermudah Koordinasi dan Pengendalian Banjir Samarinda, UPTD P2KUKM Jadi Posko Induk Terpadu

Rapat koordinasi bersama Liason Officer BNPB Kolonel Blasius, Kasi Evakuasi BNPB Asep Supriyatna, Kepala BPBD Kaltim Frederik Bid, Kepala BPBD Samarinda Sulaiman Sade di Posko Induk Terpadu Banjir Samarinda (heru/humasprovkaltim)

SAMARINDA – Sejak bencana banjir melanda ibukota Kalimantan Timur, Samarinda, pada Jumat (7/6/2019), didirikan sejumlah posko bantuan logistik, posko pengungsi hingga dapur umum baik dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat maupun perusahaan-perusahaan di beberapa wilayah Kota Tepian, khususnya di kawasan Samarinda Utara yang terdampak banjir parah.

Untuk memudahkan koordinasi dalam menyampaikan bantuan baik bahan makanan, minuman, obat-obatan, perlengkapan bayi dan kesehatan lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Kodim 0901 Samarinda, BPBD Kota Samarinda dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pertanggal 13 Juni 2019 membentuk Posko Induk Terpadu Banjir Samarinda di Gedung UPTD P2KUKM Disperindagkop Kaltim di Jalan DI Panjaitan, Samarinda Utara.

Dandim 0901 Samarinda Letkol Inf Bahrodin mengatakan pembentukan posko induk terpadu banjir Samarinda ini setelah melihat perkembangan banjir di Samarinda yang seiring berjalannya waktu diperlukan koordinasi yang lebih intensif. 

“Jika awal bencana banjir terjadi yang dibutuhkan adalah kebutuhan makanan dan minuman, setelah kurang lebih seminggu ini, sesudah terdampak bannjir mulai surut, maka penyakit sudah mulai menyerang. Sekarang selain kebutuhan makanan dan minuman, yang perlu diperhatikan adalah kesehatan dan sanitasi masyarakat yang terdampak banjir,” ucap Bahrodin usai rapat koordinasi bersama Liason Officer BNPB Kolonel Blasius, Kasi Evakuasi BNPB Asep Supriyatna, Kepala BPBD Kaltim Frederik Bid, Kepala BPBD Samarinda Sulaiman Sade di Posko Induk Terpadu Banjir Samarinda, Kamis (13/6/2019).

Untuk itu, lanjut dia, di posko induk ini dilengkapi media center untuk pengelolaan informasi tentang banjir, serta gudang bantuan logsitik baik makanan maupun obat-obatan. Juga tempat berkumpul unsur Pemda, relawan dan stakeholder lainnya dalam melaksanakan penindakan yang maksimal untuk kepentingan korban banjir.

“Disini pusat komando dan pengendalian. Untuk mempermudah koordinasi. Di posko-posko lainnya tetap memberikan pelayanan yang dilakukan petugas di lapangan. Ketika butuh obat-obatan, Dinas Kesehatan bisa mengcover. Korban perlu ambulan bisa ditindaklanjuti PMI. Jadi semua stakeholder disini memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing,” jelasnya.

Sementara Kepala Disperindagkop Kaltim Fuad Assadin didampingi Kabid Industri Erwin mengatakan pihaknya telah menyiapkan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UPTD Pusat Pengembangan Koperasi dan UKM (P2KUKM) guna memfasilitasi posko induk terpadu banjir Samarinda.

“Sesuai arahan gubernur, sejak hari pertama banjir melanda Samarinda. Kita sudah membuka gedung ini untuk posko bantuan maupun pengungsi. Sejak hari ini (Kamis 13 Juni 2019) telah ditetapkan sebagai posko induk terpadu oleh Tim Satgas Penanganan Banjir Samarinda. Jadi kita sudah siapkan semuanya, semoga ini dapat bermanfaat,” ucap Erwin.

Bencana banjir Samarinda ditetapkan menjadi status “Tanggap Darurat” selama 7-21 Juni 2019. Berdasarkan data dari Posko Induk Terpadu Banjir Samarinda, pertanggal 12 Juni 2019, sekitar 36.472 jiwa atau 12.366 kepala keluarga yang terdampak banjir. Tersebar di empat kelurahan di Samarinda Utara, empat kelurahan di Sungai Pinang, dua kelurahan di Samarinda Ulu, satu kelurahan di Samarinda Ilir dan satu kelurahan di Sungai Kunjang. (her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait