Memprihatinkan, Kaltim Tidak Punya Wakil Perempuan di DPD


SAMARINDA – Pemilihan legislatif periode 2014 ternyata tidak berpihak pada kaum perempuan di Kaltim. Hal ini dibuktikan dengan tidak satupun perempuan asal  Benua Etam yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI).

Disebutkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kaltim (BPPKB) Kaltim H Halda Arsyad, padahal periode sebelumnya ada dua perempuan mewakili Kaltim di lembaga itu.

“Pileg 2014 lalu tidak satu orangpun perempuan yang duduk di DPD-RI. Padahal periode sebelumnya ada dua orang,” katanya pada Workshop/Capacity Building Peran Perempuan Dala Pengambilan Keputusan di Samarinda, Rabu (8/6).

Selain itu, keterlibatan perempuan pada lembaga legislatif di daerah juga menurun drastis. Misalnya, di DPRD Kaltim pada pemilu lalu ada 11 perempuan namun kali ini hanya sisa enam orang.

Namun demikian, Kaltim masih ada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Saat ini terdapat 23 kabupaten dan kota serta tujuh provinsi di Indonesia tidak memiliki keterwakilan perempuan pada lembaga tersebut.

Padahal lanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilu menjamin 30 persen keterwakilan perempuan di partai politik untuk pencalonan ke lembaga legeslatif.

Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan grand design peningkatan keterwakilan perempuan di DPR, DPRD, DPD pada Pemilu 2019 minimal 30 persen tercapai.

“Kita tidak tahu ada apa ini, mengapa perempuan menurun perannya bahkan jauh tertinggal dalam dunia politik. Kami perlu melakukan evaluasi dan pembinaan secara optimal. Semoga grand design mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam perpolitikan kita,” harapnya. (yans/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation