Kalimantan Timur
Mendagri Minta Kepala Daerah Jauhi Penyimpangan Moral Agar Tak Korupsi

Badan Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta

JAKARTA - Gubernur Kaltim H Isran Noor mengikuti Rapat Kerja (Raker) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui video conference dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Firli Bahuri, dan Kepala LKPP RI.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan tindak pidana korupsi yang dilakukan sangat berdampak kepada sistem pemerintahan. Karena apabila ada pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi akan berdampak  terhadap publik, karena tidak akan lagi mempercayai sistem pemerintahan.

“Saya berharap kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota dapat bersama-sama menekan seminimal mungkin tindak pidana korupsi di wilayahnya, agar kepercayaan publik dapat kembali terangkat, sehingga dapat merubah bangsa ini menjadi lebih lagi ke depannya,” pesan Tito Karnavian saat membuka Rapat Kerja Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bersama seluruh kepala daerah melalui virtual, Senin (24/1/2022).

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar bekerja dengan niat yang baik dan menjauhi penyimpangan moral. Kepala daerah diminta memperbaiki tata kelola pemerintahan di wilayah masing-masing dan menjauhi praktik korupsi. 

Mantan Kapolri itu mengingatkan kepala daerah untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan lebih baik, sehingga bisa menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik.

“Tindak pidana korupsi dapat terjadi karena tiga faktor yaitu sistem, integritas dan budaya. Maka dari itu, kepala daerah harus memutuskan faktor ini semua dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jika pemerintahan bersih, kita dapat mendongkrak kesejahteraan rakyat dan aset daerah dapat meningkat,” ujar Tito Karnavian.

Menanggapi arahan Mendagri Tito Karnavian, Gubernur  Isran Noor mengatakan, Pemprov Kaltim terus berkomitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai salah satu upaya untuk mendorong percepatan pembangunan.

"Kita harapkan rapat ini menjadi pemicu komitmen untuk terus meningkatkan integritas, agar dapat terus memperkuat sinergisitas dan akselerasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kaltim,” kata Isran Noor di Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta.(mar/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait