Mengapa (harus) Kaltim Berdaulat

Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Isran Noor

NKRI tetap kokoh dan berdaulat kalau daerah kuat. Kebijakan dan keadilan pusat sangat menentukan kemajuan bangsa
(
Dr Ir H Isran Noor pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 di Pendopo Lamin Etam, Kamis (17/1))

 

(Catatan Isran Noor : Refleksi 62 Tahun Kaltim)

SEMBILAN Januari lalu, Provinsi Kalimantan Timur genap berusia 62 tahun. Usia yang tak lagi muda. Di usia ini, sudah seharusnya Kalimantan Timur tampil lebih dewasa dan matang. Dewasa dalam bernegara dan matang dalam ekonomi kewilayahan. Itulah mengapa, saya bersama Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, kami mengusung semangat perubahan baru, “Berani untuk Kaltim yang Berdaulat”.

Penting untuk kita pahami, bahwa sepanjang 62 tahun, Kalimantan Timur telah memberikan kontribusi luar biasa untuk “menebalkan” dompet republik ini, sekaligus memberikan sumbangsih hebat untuk menjaga kedamaian dan keutuhan nusantara.

Di usianya sekarang, kalau Kalimantan Timur sudah bergerak maju dan berkembang, maka itu wajar. Tapi itu belum sesuai dan belum berimbang dengan apa yang telah Kalimantan Timur berikan kepada Negara ini. 

Kita bersyukur karena tinggal di Kalimantan Timur yang berlimpah sumber daya alam. Ada minyak, gas, batu bara, hutan dan lainnya sebagainya. Tapi,  penduduk miskin masih banyak di sini.

kaltim-berdaulat-revisi-01

Baca Juga : Isran: Kepala Daerah Mitra Gubernur

Demikian juga pembangunan infrastruktur, kita masih tertinggal. Sampai-sampai Gubernur Awang Faroek Ishak kala itu, sangat ingin menyamakan kemajuan infrastruktur dengan pulau Jawa dan membangun Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menggunakan APBD. Lalu membangun Bandara APT Pranoto juga menggunakan APBD. Maksudnya agar ibukota provinsi Kalimantan Timur bisa memiliki bandara yang representatif bertaraf internasional.

Tentu langkah ini,  mau tidak mau, suka tidak suka pastilah mengorbankan kepentingan rakyat Kalimantan Timur lainnya, yang juga membutuhkan sentuhan pembangunan di bidang-bidang yang lain. APBD kita yang tidak banyak itu harus tersedot ke sana.

Sejak Mei 2018, kelanjutan pembangunan jalan tol di Kalimantan Timur sudah diserahkan ke pusat. Duit kita hanya akan digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan yang masih tersisa di jalur jalan tol. Selebihnya akan kita gunakan untuk membangun infrastruktur kewilayahan agar lebih merata ke seluruh kabupaten dan kota.

Begitu juga dengan pengembangan dan perluasan terminal dan perpanjangan runway Bandara APT Pranoto menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Ini artinya, ada nilai manfaat dan hikmah dibalik pengorbanan dan kesabaran  yang telah diberikan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).

Lalu mengapa harus Kaltim berdaulat?  Loh, ngapain gubernur bicara Kaltim ingin berdaulat? Pasti ada yang bertanya, jangan-jangan Kaltim mau merdeka? Saya katakan dengan tegas, No Way. Karena saya cinta bangsa, saya suka Republik Indonesia dan saya sayang negara ini.

Kaltim berdaulat adalah cita-cita agar bagaimana rakyat Kalimantan Timur memiliki aksesibilitas dan memiliki kewenangan serta berdaulat terhadap lingkungannya. 

Kaltim berdaulat akan kami tunaikan dengan lima misi. Yakni :

  1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdayasaing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
  2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
  3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan
  4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
  5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik

Harapan kami, ketika Kaltim berdaulat, maka Indonesia akan sejahtera.

Oleh sebab itu, siapa pun, termasuk wartawan, tidak boleh salah mengartikan. Bagi saya, wartawan itu seperti koki, juru masak. Tidak boleh keasinan, jangan juga hambar. Buatlah yang pas. Jangan sekali-kali menginterpresikan Kalimantan Timur ingin merdeka, karena NKRI itu harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Baca Juga : GUBERNUR PIMPIN MUSRENBANG RPJMD 2018-2023, ISRAN : RPJMD PAYUNG PEMBANGUNAN DAERAH

Kalau ada pikiran-pikiran pemimpin daerah ingin merdeka, saya haqqul yaqin, tidak akan berhasil, karena itu adalah pengkhianatan. Indonesia bisa bersatu, karena nilai-nilai kebangsaan. Kalau tidak ada itu, mungkin kita akan lebih dulu bubar sebelum Rusia dan negara-negara Balkan, padahal mereka satu tanah. Sementara Indonesia dipisahkan lautan dan berpulau-pulau. Kita kuat karena kita punya Pancasila, mereka tidak. Maka cerita mati, kalau kita mau merdeka.

Soal kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan secuilpun mengapung keraguan. Dalam persiapan menuju kemerdekaan bangsa, di hari berkumpulnya para pemuda dalam “Sumpah Pemuda” 28 Oktober 1928 memang tidak ada Jong Kalimantan atau Jong Borneo.  

Yang ada hanya Jong Java, Jong Sumatra, Jong Selebes dan Jong Ambon. Kalau itu saja yang merdeka dan menjadi Republik Indonesia, maka Kalimantan tidak masuk karena tidak ada jong-jongnya. 

Tapi dengan suka rela dan kebesaran hati serta moralitas kebangsaan yang tinggi, kerajaan-kerajaan di pulau Kalimantan, termasuk Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura dan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Timur secara tegas menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia untuk bersama-sama berjuang mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Tentang ini tidak banyak yang tahu, karena tidak banyak yang menulis dalam catatan sejarah. Padahal itu terjadi.

Ini bukan soal mengungkit-ungkit sejarah, tapi perlu kita ketahui bahwa peran daerah terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia itu sangat luar biasa.

Ketika daerah kokoh merata di seluruh Indonesia, maka negara ini akan semakin kokoh dan kuat. Lantas bagaimana cara memperkuat bangsa ini, kita semua punya tanggung jawab. Gubernur, bupati dan walikota semua harus solid. Termasuk kebijakan pemerintah pusat untuk membangun keadilan yang relatif.

Ketika kita diminta memperkokoh dan memperkuat kesatuan bangsa, pemerintah pusat seharusnya juga begitu. Misalnya, keadilan dalam rangka pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur itu semestinya bukan hanya untuk Kalimantan Timur, tapi untuk seluruh Indonesia. Mohon maaf, bukan untuk Jawa saja. Posisi Kalimantan Timur sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. 

Tapi faktanya, lebih dari 50 persen pembangunan infrastruktur ada di Jawa. Sisanya baru dibagi-bagi ke luar pulau Jawa. (Kalau belum percaya, silahkan tanya google).

Apakah pembangunan infrastruktur juga harus berpatokan ke  “Sumpah Pemuda”? Apa semua harus di pulau Jawa dulu. Selesai Jawa nanti baru ke Sumatera, ke Sulawesi dan Ambon? Kira-kira diprioritaskan yang ada jong-jongnya. Baru setelah itu ke Kalimantan. Habis sudah itu ongkosnya, kalau begitu caranya. Maka seharusnya, porsi kue pembangunan itu dibagilah. Tapi jangan jua kelawasan.

Perlu disampaikan ke khalayak ramai, bahwa sampai saat ini kontribusi Kalimantan Timur  untuk pembangunan bangsa sungguh luar biasa besarnya. Beberapa tahun lalu Kaltim bahkan menjadi penyumbang kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, dari sumber daya alamnya.

Jadi sekali lagi, mengapa harus Kaltim berdaulat? Sebab kalau perbaikan sistem tidak kita lakukan  sekarang, maka 10 tahun lagi,  Kaltim hanya akan menjadi kawasan yang gersang, yang tidak mungkin lagi berharap banyak mendapatkan penerimaan dari sumber daya alam yang bersifat ekstraktif.

Itulah sebab kita harus memutar akal pikiran untuk memanfaatkan sumber daya alam kita agar tetap eksis dan bernilai lebih pada masa-masa selanjutnya. Keadilan itu sesungguhnya akan lebih mempersatukan kita sebagai bangsa.

Kita cinta negara ini. karenanya, mari tegakkan konstitusi negara ini. Pembukaan UUD 1945 tegas memberi tuntunan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Ini harus ditaati, pengelola negara jangan suka-sukanya.

Dalam sistem pembangunan kebangsaan seharusnya wilayah yang menjadi patokan, bukan jumlah penduduk. Di manapun wilayah,  sejengkal pun wilayah itu harus dibangun, sama porsi keadilannya.

Enam pulah dua tahun sudah kami berdiri menjadi sebuah provinsi, namun kami belum benar-benar menikmati kedaulatan atas tanah dan sumber daya alam kami. Kami tidak ingin merdeka, karena kami sangat cinta NKRI. 

Kaltim Berdaulat adalah visi kami untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan segenap sumber daya yang kami miliki untuk Indonesia yang lebih sejahtera, karena kami juga anak-anak Ibu Pertiwi.    

Terima kasih kepada semua yang telah berjasa dan berkontribusi untuk Kalimantan Timur hingga menjadi seperti sekarang ini. Semoga dengan berdaulat, ke depan Kaltim akan lebih baik dan sejahtera. Dirgahayu Kalimantan Timur. (*) 

 Tonton Juga:

Penulis       : Samsul Arifin

Kameramen: Adi Suseno

Fotografer : Ahmad Riandi

Info Grafis : Arif Murthada

Editing Video : Arif Murthada

 

Berita Terkait
Data Masih Kosong
Data Masih Kosong