Menteri Minta DAK Sanitasi Harus Lebih Besar, Indonesia Nomor Tiga Dunia Sanitasi Terburuk

Isran Noor bersama Dr Bambang PS Brodjonegoro pada Rakontekrenbang Regional II (Yuvita/Humasprovkaltim)

BALIKPAPAN - Tahun anggaran 2020 untuk dana alokasi khusus (DAK) sanitasi harus lebih besar dari pada DAK jalan. Permintaan kepada daerah itu disampaikan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr Bambang PS Brodjonegoro pada Rakontekrenbang Regional II di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, Senin (11/3/2019).

"Kami harapkan tahun depan DAK sanitasinya dibesarkan dibandingkan dengan DAK jalan, jangan semua DAK diperuntukkan buat jalan, tetapi sekali kali DAK untuk sanitasi," tegasnya.

Bambang pada keynote speech tentang sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RKP tahunn2020, Diungkapkannya, sanitasi sangat penting buat Indonesia karena sanitasi masuk dalam Progran Prioritas Satu.

Sebab, tahun lalu masih ada 25 juta orang Indonesia buang air besar sembarangan karena infrastruktur sanitasinya sangat kurang. Kondisi ini memposisikan Indonesia berada nomor tiga dunia setelah India dan Negeria terburuk sanitasinya.

"Mengingat pada tahun depan masih ada DAK sanitasi maka alokasinya harus lebih besar dibanding DAK lainnya," pintanya.

Bambang mengilustrasikan orang masih bisa hidup tanpa adanya jalan mulus yang penting masih bisa lewat.

Tapi ungkapnya, orang sulit hidup tanpa adanya sanitasi kalaupun bisa tentu sungai akan tercemar karena dijadikan tempat sanitasi atau buang air besar (BAB).

"Akibatnya merusak lingkungan dan hidup tidak sehat. Hal ini menjadi perhatian kita semua dalam layanan dasar masyarakat yaitu sanitasi dan air bersih," harap Bambang.

Pada kesempatan itu, Menteri Bappenas memaparkan kondisi makro ekonomi Indonesia, rencana kerja pemerintah dan fokus pembangunan daerah.

Tampak hadir Gubernur H Isran Noor, Ketua DPRD HM Syahrun, Plt Sekprov Kaltim Hj Meiliana, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Deputi bidang ekonomi Leonar Tampubolon, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Drs Pungky Sumadi serta jajaran Forkopimda Kaltim.

Tampak pula Deputi Bidang Pembangunan Regional Rudi Soeprihardi Prawiradinata, Staf ahli bidang Penataan dan Kewilayahan Oktorialdi, bupati dan walikota se-Kaltim serta Kepala Bappeda dari 17 provinsi wilayah Indonesia Timur. (mar/her/yans/fat/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation